SAWAHLUNTO, RELASIPUBLIK – Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 Kota Sawahlunto di gelar di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto pada rabu 18/7 kemarin.
Rapat Paripurna itu sendiri dihadiri langsung oleh Penjabat Walikota Sawahlunto Abdul Gafar, Ketua DPRD Kota Sawahlunto Adi Ikhtibar beserta seluruh anggota, unsur Forkopimda Kota Sawahlunto, Sekdako Rovanly Abdams, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, para Camat, lurah, kepala desa serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut,
empat Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut dengan sejumlah catatan, saran dan kritik.
Kritik dan saran itu disampaikan oleh empat fraksi di DPRD yaitu Fraksi PPP, Nasdem dan PAN, Demokrat – PDI Perjuangan, Golkar, PKPI – PKS dalam Rapat Paripurna Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran 2017 Yang di pimpin ketua DPRD Sawahlunto, Adi Ikhtibar didampingi Wakil Ketua, Weldison .
Pada paripurna tersebut, Fraksi PPP, Nasdem dan PAN dan Fraksi Golongan Karya menyampaikan sejumlah catatan khusus, diantaranya pada pariwisata PT. WWS dari tahun ketahun dapat dikatakan merugi, sementara penyertaan modal mencapai Rp. 21.7Milyar dan sudah terpakai Rp. 1.2 Milyar dari Rp. 3 Milyar dana tambahan.
“Kami dari Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP, Nasdem dan PAN) mengharapkan supaya sisa penyertaan modal sebesar Rp. 1.8M tidak digunakan lagi dan wajib dikembalikan. Kepada pemerintah agar mulai memprogramkan BUMD ini supaya bisa produktif kedepannya,” sebut jaswandi sebagai wakil dari Fraksi PPP Nasdem dan PAN.
Untuk dinas pendidikan, dua fraksi tersebut mengharapkan kedepannya agar memperhatikan kualitas pendidikan di Kota Sawahlunto termasuk kwalitas guru dengan memberikan fasilitas pendidikan dan perhatian khusus terkait Informasi Tekhnologi (IT).
Sementara itu dari Partai Demokrat – PDIP mengatakan, Kualitas pendidikan di Sawahlunto agar dapat lebih ditingkatkan untuk bisa bersaing dengan daerah lain, salah satunya program Boarding School di SMP 2 Sawahlunto.
Terkait dinas Kesehatan, Fraksi yang diwakili oleh Weldison itu mengharapkan agar pengoptimalan pendapatan yang telah dicapai agar berbanding lurus dengan peningkatan kesehatan masyarakat dan juga BPJS agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Weldison, untuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto yang terkait program pendidikan politik bagi tokoh masyarakat, Pemuda, perempuan, pelajar dan aparatur negara yang tidak terlaksana pada tahun 2017 agar dapat diwujudkan pada tahun mendatang.
“Hal ini sangat berguna dalam membangun kebersamaan pemahaman terhadap politik dan demokrasi di kota Sawahlunto,” ujar Weldison.
Fraksi PKPI – PKS yang diketuai oleh Armando menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana beberapa pekerjaan mengalami kekurangan Volume serta kekurangan Perhitungan denda keterlambatan.
“Kami berharap Dinas PU dapat menjalankan saran dan masukan yang disampaikan ini supaya tidak terulang lagi kedepannya,” ujar Perwakilan Fraksi, Lazwardi.
Terkai BLUD RSUD, Fraksi ini menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran untuk urusan wajib mencapai 78,78 persen, sementara untuk total capaian realisasi belanja BLUD RSUD adalah 83,86 persen.
“Kami rasa capaian ini masih terbilang rendah, kami mengharapkan agar lebih berpikir matang kedepannya dalam merancang perencanaan suatu kegiatan sehingga program dengan dana yang cukup besar itu dapat terealisasi dan tidak menjadi Silpa,” sebut Lazwardi.(Jun)
