Relasipublik.com– Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumenep kembali menyoroti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan pendidikan di daerah.
Peringatan Hardiknas tahun ini merupakan momen refleksi untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas dan pemerataan layanan pendidikan telah berjalan. Fraksi PKB menekankan pentingnya pemerataan layanan pendidikan tanpa memandang batas wilayah atau diskriminasi geografis.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Rasidi, melalui anggota fraksinya, Akhmadi Yasid.
“Pendidikan adalah fondasi utama yang menentukan masa depan daerah, sehingga tidak boleh diabaikan dalam arah pembangunan,” tegas Akhmadi Yasid mewakili fraksi PKB.
Menurut Akhmadi Yasid, Dalam persoalan ini yang terpenting penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi prioritas utama pembangunan daerah, Karena kualitas manusia adalah kunci untuk kemajuan suatu daerah.
“SDM yang unggul akan menjadi penentu daya saing Sumenep di masa depan. Untuk itu, investasi di sektor pendidikan tidak boleh surut,”Ujarnya.
Salah satu poin penting yang disoroti adalah soal anggaran. Maka dari itu, Fraksi PKB mendorong agar amanat undang-undang mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD supaya tetap dijaga dan dipenuhi dengan baik.
“Anggaran pendidikan bukan beban, melainkan investasi besar bagi masa depan masyarakat. Jangan sampai anggaran ini dikurangi atau dialihkan ke pos lain yang kurang strategis,”tegasnya.
Sorotan utama kali ini tertuju pada kesenjangan fasilitas antara wilayah daratan dan kepulauan, Sehingga Fraksi PKB menilai kondisi geografis yang sulit tidak boleh dijadikan alasan untuk melalaikan kewajiban memberikan layanan terbaik.
“Kami mendorong Pemkab Sumenep untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada seluruh wilayah agar tidak lagi ada ketimpangan. Setiap anak di Sumenep, baik yang tinggal di darat maupun di pulau-pulau terluar, berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak tanpa terkecuali,”Ungkapnya.
Selain akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta kelengkapan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi perhatian khusus. Kedua aspek ini dinilai harus terus diperkuat secara berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, Fraksi PKB DPRD Sumenep mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas terkait, hingga masyarakat, untuk bahu-membahu membangun sistem pendidikan yang inklusif dan merata.
“Kolaborasi semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan merata. Tidak bisa hanya ditanggung oleh satu pihak saja. Melalui Hardiknas 2026 ini, Ia berharap terwujud pendidikan di Sumenep yang semakin maju, merata, dan berdaya saing guna mencetak generasi muda yang unggul di masa depan.”pungkasnya (@red).
