MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kabupaten Barito Utara kembali menjadi sorotan. Di tengah informasi bahwa pasokan dari Pertamina ke daerah tersebut relatif lancar, masyarakat masih mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM di SPBU maupun LPG bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
Berdasarkan pantauan yang dihimpun Perkumpulan Wartawan Barito Utara (PEWARTA) pada Senin (5/8/2026), harga eceran LPG 3 kilogram berkisar antara Rp55.000 hingga Rp60.000 per tabung. Sementara itu, Pertalite dijual di tingkat eceran sekitar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, dan Pertamax mencapai Rp19.500 hingga Rp20.000 per liter.
Di sisi lain, sejumlah SPBU dilaporkan kerap mengalami kekosongan stok atau antrean kendaraan yang cukup panjang. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, pengemudi ojek online, serta pengguna kendaraan lainnya yang bergantung pada ketersediaan BBM.
Salah seorang warga Kecamatan Teweh Tengah mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
“Kalau memang pasokan dari Pertamina lancar, kami berharap distribusinya juga benar-benar sampai ke masyarakat. Kami berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menelusuri penyebab kelangkaan ini,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua PEWARTA, Agustian Rajab, meminta pemerintah dan instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Barito Utara.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Kami berharap distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat diawasi secara optimal sehingga benar-benar tepat sasaran,” kata Agustian.
PEWARTA menyampaikan empat rekomendasi kepada pihak terkait, yakni:
Meminta Pertamina dan BPH Migas melakukan audit terhadap sistem distribusi BBM guna memastikan kuota yang dialokasikan benar-benar tersalurkan hingga ke SPBU.
Mendorong Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap dugaan penimbunan maupun penjualan BBM dan LPG bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan.
Meminta pengelola SPBU meningkatkan transparansi dalam penyaluran BBM kepada masyarakat.
Mendorong peningkatan pengawasan serta evaluasi distribusi agar subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Sekretaris PEWARTA, MF. Harianja, menegaskan organisasinya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat memperoleh akses BBM dan LPG bersubsidi secara normal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Harapan kami, masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh BBM maupun LPG bersubsidi. Pengawasan perlu diperkuat agar distribusi berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Kelangkaan BBM di tengah informasi mengenai kelancaran pasokan memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas distribusi. Namun demikian, dugaan mengenai adanya penyimpangan dalam penyaluran masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
PEWARTA juga mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat atau instansi terkait apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi maupun penjualan BBM dan LPG bersubsidi, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
