PADANG, RELASIPUBLIK — Ratusan guru dan pegawai honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Katagori 2 Indonesia (FHK2I) Wilayah Sumatera Barat mendatangi gedung DPRD Sumbar, belum lama ini.
Mereka datang untuk mengadukan sejumlah persoalan yang dialami dan berharap aspirasi mereka sampaikan dan di diperjuangkan oleh DPRD Sumbar.
Sementara itu, Ketua FHK2I Wilayah Sumbar, Abuzar mengatakan salah satu persoalan yang diharapkan pihaknya agar bisa diperjuangkan oleh DPRD Sumbar adalah sehubungan dengan belum keluarnya SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 153 orang tenaga guru dan 7 orang tenaga kesehatan.
“Dengan mata yang berkaca- kaca Abuzar mengatakan sampai saat sekarang kami belum mendapatkan SK. Padahal kami sudah lulus seleksi PPPK sejak Februari 2019 lalu,” ujar Abuzar saat beraudiensi dengan Komisi V
Selain meminta agar SK honerer yang telah lulus PPPK segera dikeluarkan, FHK2I juga mendesak pemerintah pusat dan provinsi merealisasikan janji tentang, honorer K2 yang belum lulus diberi kesempatan untuk ikut seleksi ulang. Dia mengatakan , beberapa waktu lalu pemerintah menjanjikan, bagi honorer K2 yang belum PPPK diberi peluang untuk ikut tes tahap dua.
“Namun saat ini seleksi tahap dua itu diundur dengan waktu yang tidak ditentukan,” katanya.
Dia mendesak pemerintah pusat agar membuka peluang bagi seluruh honorer K2 untuk bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK, pasalnya pada seleksi tahap satu yang hasilnya keluar Februari lalu, honorer dari tenaga teknis tidak diberi kesempatan untuk mengikuti tes PPPK.
“Tak kalah pentingnya, di sini kami juga meminta agar pemerintah provinsi bisa memperhatikan kesejahteraan honorer K2 yang belum lulus seleksi PNS dan PPP dengan menaikkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yaitunya, Rp2,2 juta. Saat ini gaji honorer K2 masih dikisaran Rp250 ribu sampai Rp1,1 juta,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Muchlis Yusuf Abit mengatakan, pihaknya siap memperjuangkan aspirasi dari honorer K2 ini.
“Kami akan pelajari kasus ini dan dalam waktu dekat kami akan panggil kepada BKD dan Dinas Pendidikan Sumbar untuk konfirmasi,” kata Muchlis.
Sementara itu Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Syarul Furqan mengatakan persoalan honorer K2 dan semua yang telah disampaikan mendapat perhatian dari DPRD, ini akan menjadi skala prioritas untuk ditindaklanjuti ke pihak berwenang. DEWI
