SUMBAR, RELASI PUBLIK – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berkomitmen mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi bencana di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026). Kegiatan itu dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri, kementerian/lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Mahyeldi menegaskan bahwa tambahan dana TKD merupakan instrumen strategis untuk mempercepat proses pemulihan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaat anggaran dapat segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran. Seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” tegas Mahyeldi.
Selain percepatan pelaksanaan kegiatan, Gubernur juga meminta pemerintah daerah memperkuat kualitas perencanaan, menetapkan skala prioritas pembangunan, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi. Ia turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui publikasi capaian pembangunan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan Kementerian Dalam Negeri melalui Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah, Fernando Siagian, memastikan seluruh tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana telah selesai disalurkan sejak April 2026.
Fernando meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut karena diperuntukkan secara khusus bagi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk dampak musim kemarau dan fenomena El Nino, sehingga penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan telah direncanakan sejak dini.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumatera Barat menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di Indonesia. Ia juga menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen, sehingga sebagian besar lahan telah kembali memasuki musim tanam.
Secara nasional, pemerintah pusat mengalokasikan tambahan dana TKD sebesar Rp10,6 triliun bagi daerah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, Sumatera Barat menerima sekitar Rp2,71 triliun yang telah disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026.
Khusus untuk Pemerintah Provinsi Sumbar, alokasi yang diterima mencapai Rp534 miliar dan dilaksanakan oleh 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Porsi anggaran terbesar dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta sejumlah OPD lainnya.
Melalui percepatan realisasi anggaran tersebut, Pemprov Sumbar berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih cepat, sehingga infrastruktur kembali berfungsi, aktivitas ekonomi masyarakat pulih, dan ketahanan daerah terhadap bencana semakin kuat. (adpsb/rmz/bud)
