JAKARTA, RELASI PUBLIK—Diakui atau tidak belakangan kontroversi penodaan agama semakin menjadi fenomena global. Celakanya praktik “penodaan agama” seringkali disandingkan dengan “kebebasan berpendapat” yang berimplikasi pada perpecahan antar umat manusia.
Oleh karena permasalahan tersebut, pada bulan Maret 2011 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) bersama negara-negara barat berkumpul untuk mengusulkan pendekatan baru yang didasarkan pada rekonsiliasi dan berbagai upaya terkait untuk memahami kewajiban larangan hasutan. Hal ini kemudian dikenal dengan United Nations Human Rights Council (UNHRC).
Bersamaan dengan resolusi tersebut, disepakati implementasi antar pemerintah yang dikenal dengan Istanbul Process, serta upaya terkait untuk memahami kewajiban tersebut atau yang dikenal dengan Rencana Aksi Rabat.
Sejak peluncuran Proses Istanbul di Turki di tahun 2011, telah diadakan tujuh pertemuan tingkat pakar: di Washington (diselenggarakan oleh Amerika Serikat), London (Inggris dan Kanada), Jenewa (OKI), Doha (Qatar), Jeddah (OKI), Singapura dan Den Haag (Belanda).
Kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Indonesia berkomitmen kuat mengimplementasikan budaya toleransi ini, sekaligus mendorong setiap negara memandang Resolusi 16/18 sebagai sebuah kebutuhan yang dituangkan dalam forum internasional Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023.
“Indonesia ingin terlibat dalam mempromosikan praktik baik penerapan prinsip saling menghormati dan anti-diskriminasi di lingkup internasional. Inisiatif mengadakan JPD 2023 untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki modalitas kuat memerangi intoleransi. Maka, nanti JPD 2023 akan lebih inklusif, lebih luas jangkauannya. Bukan hanya memberi kesempatan suara negara tapi juga suara masyarakat sipil,” ujar Ruhaini.
JPD 2023 Resmi Dibuka
Pemerintah Indonesia meyakini JPD 2023 menjadi relevan guna menjawab tantangan perdamaian dunia, untuk itu budaya toleransi perlu untuk menjaga kebhinekaan masyarakat dan seluruh negara perlu bekerja sama secara konstruktif untuk membangun budaya toleransi.
Dalam mempromosikan budaya toleransi global, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendy membuka acara Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023, di Hotel Borobudur, Jakarta 29 Agustus 2023.
Pada kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa JPD 2023 mengangkat tema toleransi sebagai urgensi kemanusiaan di tengah-tengah maraknya perilaku diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama dan kepercayaan yang terjadi secara global.
Muhadjir Effendy berharap forum dialog JPD 2023 bisa menjadi praktik baik dalam menyampaikan budaya toleransi berbasis agama untuk negara-negara anggota.
Dikatakannya, ada beberapa hal yang perlu dijalankan bersama dalam mengedepankan nilai toleransi berbasis agama, dimana kita harus menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan bebas dari diskriminasi, membangun kerangka hukum yang jelas dalam melawan diskriminasi berbasis agama dan mempromosikan inovasi dalam melawan intoleransi
Sementara itu Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas turut menyatakan pentingnya toleransi berdasarkan agama dan kepercayaan dalam menciptakan di tengah perkembangan global saat ini. (Anto)
