SUMBAR, RELASI PUBLIK – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkelanjutan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 tingkat provinsi.
Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Sabtu (2/5/2026), dan dihadiri unsur pekerja, serikat buruh, serta pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.
“Peringatan May Day bukan hanya momentum seremonial, tetapi juga ajang memperkuat kolaborasi dan membangun komitmen bersama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar terus mendorong perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Rangkaian kegiatan May Day 2026 diawali dengan gerak jalan santai yang diikuti pekerja dan serikat buruh. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar, Arsukman Edi, yang menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja di tengah dinamika ekonomi.
Momentum kebersamaan juga ditandai dengan pemotongan kue peringatan Hari Buruh oleh Kapolda Sumbar sebagai simbol sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama antara KSPSI Sumbar dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah konkret memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan pemahaman pekerja terhadap hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui peringatan May Day ini, Pemprov Sumbar berharap terbangun komitmen bersama seluruh pihak untuk menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. (adpsb/bud)
