Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Kabupaten Tanah Datar

Kemendagri Pantau TKD Pascabencana, Eka Putra Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

3
×

Kemendagri Pantau TKD Pascabencana, Eka Putra Pastikan Anggaran Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini

sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Pascabencana. Langkah itu ditandai dengan kunjungan Tim Asistensi dan Monitoring Penggunaan TKD Tambahan Pascabencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Gedung Indojolito, Selasa (21/7/2026) malam.

 

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, SE, MM, menerima langsung kedatangan tim Kemendagri yang terdiri dari Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga, Kepala Subdirektorat Perencanaan Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Fernando Siagian, serta Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, Etris.

Pertemuan diawali ramah tamah sekaligus menjadi ruang memperkuat sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemkab Tanah Datar dalam memastikan dukungan anggaran pascabencana benar-benar berujung pada pemulihan yang dirasakan masyarakat.

Bagi Pemkab Tanah Datar, TKD Tambahan Pascabencana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik setelah bencana.

Eka Putra menegaskan, aspek pengawasan menjadi bagian tak terpisahkan dari pemanfaatan anggaran tersebut. Setiap rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat, kata dia, harus dikelola berdasarkan ketentuan dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak.

“Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujar Eka Putra.

Ia memastikan Pemkab Tanah Datar berkomitmen mengoptimalkan setiap dukungan anggaran pemerintah pusat agar menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

Kemendagri Turun Langsung, Cek Hasil Pengadaan

Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kemendagri Kastorius Sinaga mengatakan, asistensi dan monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan TKD Tambahan Pascabencana berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurutnya, monitoring tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi administrasi, tetapi juga untuk melihat langsung perkembangan program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah.

“Kegiatan monitoring bertujuan melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program yang didanai melalui TKD Tambahan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah sehingga dapat segera dicarikan solusi,” katanya.

Kastorius bersama Fernando Siagian kemudian meninjau sejumlah peralatan dan kendaraan operasional yang telah diadakan melalui dukungan TKD Tambahan Pascabencana.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan barang yang telah dibeli sesuai peruntukan dan mampu menunjang percepatan penanganan dampak bencana di Tanah Datar.

Peralatan yang diperiksa antara lain sejumlah kendaraan operasional, 1 unit Backhoe Loader, 1 unit Tandem Roller, 1 unit Baby Roller, serta 2 unit mobil pemadam kebakaran ringan (Light Fire Truck).

Kastorius mengapresiasi komitmen Pemkab Tanah Datar dalam mengelola dukungan pemerintah pusat.

“Kami memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam mengelola bantuan pemerintah pusat secara efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Bukan Sekadar Pengadaan, Tapi Memperkuat Respons Bencana

Keberadaan alat berat dan kendaraan operasional tersebut diharapkan memperkuat kapasitas Pemkab Tanah Datar dalam menghadapi situasi pascabencana maupun potensi bencana berikutnya.

Backhoe Loader dan perangkat pemadat jalan dapat menunjang percepatan rehabilitasi infrastruktur, sementara kendaraan pemadam kebakaran memperkuat respons terhadap kondisi darurat.

Dengan demikian, dukungan TKD Tambahan tidak berhenti pada pengadaan aset, tetapi diarahkan untuk membangun kapasitas daerah agar lebih cepat bergerak ketika bencana terjadi.

Bagi Tanah Datar, pengawasan anggaran dan kesiapan peralatan menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan. Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap aset yang dibeli harus benar-benar siap digunakan ketika masyarakat membutuhkan.

Pemkab Tanah Datar pun menegaskan komitmennya untuk memastikan dukungan pemerintah pusat tersebut memberikan dampak nyata terhadap pemulihan, pelayanan publik, sekaligus penguatan kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana di masa mendatang.(d13)