sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah dengan memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Salah satu strategi yang kini didorong adalah membangun kerja sama antardaerah untuk memperlancar distribusi komoditas pangan, terutama cabai dan beras.
Langkah tersebut mengemuka setelah Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/7/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah strategi pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, menjaga stok kebutuhan pokok, sekaligus mempercepat pelaksanaan program 3 juta rumah.
Ahmad Fadly menegaskan, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memantau pergerakan harga. Pemerintah daerah juga harus memastikan pasokan tersedia dan distribusinya berjalan lancar.
“Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Hasil rakor ini akan menjadi acuan bagi kita dalam memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di Tanah Datar,” ujar Ahmad Fadly.
Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang relatif stabil. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika terjadi gejolak harga komoditas tertentu.
Karena itu, Pemkab Tanah Datar dalam waktu dekat akan menjajaki kerja sama dengan sejumlah kabupaten/kota, baik di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat.
Daerah yang memiliki kebutuhan terhadap komoditas tertentu akan dipetakan untuk dipertemukan dengan daerah yang memiliki surplus produksi. Tanah Datar sendiri akan diarahkan menjadi salah satu daerah pemasok untuk komoditas pangan yang produksinya mencukupi, seperti cabai dan beras.
“Kepada OPD terkait, segera jajaki kabupaten/kota yang membutuhkan bahan pangan yang surplus di Tanah Datar untuk bekerja sama dengan kabupaten/kota di dalam provinsi maupun luar provinsi. Ini salah satu indikator penilaian TPID Award,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Tanah Datar, Franky Adhitama, melaporkan berbagai langkah pengendalian inflasi telah dilakukan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun, masih terdapat indikator yang perlu diperkuat, salah satunya kerja sama antardaerah. Dari sembilan indikator ekonomi yang digunakan dalam pengukuran dan penilaian pengendalian inflasi, aspek kerja sama antardaerah hingga kini belum terlaksana secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Tanah Datar karena kerja sama antardaerah bukan hanya berkaitan dengan distribusi pangan, tetapi juga menjadi bagian dari indikator penilaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
1.762 Unit Rumah Diusulkan
Selain pengendalian inflasi, rakor juga membahas program 3 juta rumah yang digulirkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026, Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan sebanyak 1.762 unit rumah.
Ahmad Fadly menyampaikan, dari jumlah tersebut, sebanyak 142 unit telah mendapatkan alokasi pada tahap pertama dan siap dilaksanakan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan.
Sementara itu, sebanyak 165 unit lainnya masih berada dalam tahap verifikasi.
“Alhamdulillah, tahap pertama sebanyak 142 unit sudah dialokasikan dan siap untuk dilaksanakan. Saat ini masih menunggu SK penetapan penerima bantuan, sedangkan 165 unit sedang dalam tahap verifikasi,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah lebih serius menyusun langkah strategis pengendalian inflasi, termasuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan tetap tersedia. Pemerintah daerah juga diminta melaporkan perkembangan program 3 juta rumah secara berkala.
Rakor turut diikuti jajaran OPD terkait di Kabupaten Tanah Datar, di antaranya Dinas KUKMP, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinas Pangan dan Perikanan, serta Dinas Perkim LH.
Bagi Tanah Datar, penguatan kerja sama pangan antardaerah kini menjadi pekerjaan penting. Bukan sekadar mengejar indikator penilaian, tetapi memastikan surplus produksi daerah dapat bergerak ke wilayah yang membutuhkan sekaligus menjaga harga dan daya beli masyarakat tetap terkendali(d13)
