sumbar.relasipublik.com // Batam
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly memperkuat kapasitas dan pemahaman dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) se-Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).
Mengusung tema “Penguatan ASWAKADA sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola, Advokasi Kebijakan, dan Sinergi Pembangunan Nasional”, kegiatan tersebut menjadi ruang strategis bagi para wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota untuk memperkuat pemahaman terhadap peran, fungsi serta tanggung jawab dalam sistem pemerintahan daerah.
Ahmad Fadly mengatakan, keikutsertaannya dalam forum tersebut menjadi momentum untuk memperkaya wawasan sekaligus memperkuat kapasitas dalam membantu Bupati Tanah Datar menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Insyaallah dengan bimtek ini dapat memperkuat pemahaman dan tugas sebagai wakil kepala daerah untuk membantu Bupati dalam membangun Tanah Datar lebih baik lagi ke depan,” ujar Ahmad Fadly.
Menurutnya, materi yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, tetapi juga menyentuh aspek advokasi kebijakan serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Bupati dan Wabup Harus Satu Irama
Ahmad Fadly menekankan, efektivitas pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh soliditas kepemimpinan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ia menyebut perbedaan tugas dan kewenangan bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus hadir dalam satu garis kepemimpinan dengan tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kepemimpinan daerah harus sejalan Bupati dan Wakilnya, tidak boleh membiarkan salah satu unsur kepemimpinannya kehilangan fungsi. Kepala daerah dan wakil kepala daerah harus hadir dalam satu kepemimpinan. Berbeda peran, jelas tanggung jawab, tetapi tetap satu tujuan melayani masyarakat dan menjaga keutuhan daerah maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan wakil kepala daerah sebagai bagian penting dalam membantu kepala daerah.
Wakil kepala daerah memiliki sejumlah tugas, di antaranya membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan tertentu, mengoordinasikan perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada kepala daerah.
Wabup Bukan Sekadar Pembagian Kekuasaan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi dalam forum tersebut menegaskan bahwa keberadaan wakil kepala daerah tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian kekuasaan.
Menurutnya, pembahasan mengenai posisi wakil kepala daerah harus dikembalikan kepada mandat masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Fokus utama adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa relasi kepala daerah dan wakilnya harus dibangun dalam kerangka kerja pemerintahan yang efektif, bukan sekadar pembagian posisi.
Dorong Birokrasi Adaptif dan Transparan
Bimtek ASWAKADA yang digelar sebagai agenda tahunan tersebut diikuti para wakil gubernur, wakil bupati dan wakil wali kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Forum ini menjadi wadah bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kemampuan wakil kepala daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan, menyusun kebijakan, serta membangun koordinasi lintas pemerintahan.
Sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri turut memberikan materi, di antaranya Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si.; Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kemendagri Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.; serta Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. L. Saydiman Marto, S.STP., M.Si.
Dari forum tersebut, Ahmad Fadly membawa satu pesan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Datar: kepemimpinan yang solid harus berujung pada pemerintahan yang efektif, birokrasi yang adaptif, kebijakan yang tepat, dan pelayanan publik yang semakin kuat.
Sebab, sinergi Bupati dan Wakil Bupati bukan hanya soal berbagi tugas, tetapi bagaimana dua unsur kepemimpinan daerah bergerak dalam satu arah untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan Tanah Datar ke depan. (d13)
