SUMBAR, RELASI PUBLIK — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendukung penuh peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai momentum memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat nasional dan internasional.
Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat persiapan peringatan satu abad Jam Gadang bersama Pemerintah Kota Bukittinggi di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota Bukittinggi, Jumat (29/5/2026).
Menurut Mahyeldi, Jam Gadang bukan sekadar ikon Kota Bukittinggi, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumbar yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa.
“Momentum peringatan 100 tahun Jam Gadang harus menjadi ruang refleksi sejarah sekaligus penguatan kolaborasi untuk menghadirkan kegiatan yang bernilai edukasi, budaya, dan promosi daerah,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, peringatan satu abad Jam Gadang perlu dikemas secara bermakna melalui berbagai kegiatan edukatif, kultural, serta berskala nasional dan internasional agar mampu memperkuat citra budaya Minangkabau di mata dunia.
Menurut Gubernur, momentum tersebut juga merepresentasikan perjalanan panjang transformasi hubungan Indonesia dan Belanda dari masa kolonial menuju hubungan persahabatan dan kemitraan yang lebih baik. Jam Gadang sendiri diketahui merupakan menara jam yang dihadiahkan oleh Ratu Wilhelmina pada tahun 1926.
Selain memiliki nilai sejarah, Mahyeldi menilai peringatan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata di Kota Bukittinggi.
“Kita berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena itu diperlukan sinergi dan kolaborasi semua pihak agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses dan memberi manfaat luas bagi daerah,” katanya.
Mahyeldi juga mengajak seluruh unsur pemerintah, komunitas dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk ikut bersama-sama berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.
Sementara itu Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang akan berlangsung pada 3 hingga 21 Juni 2026 di Kota Bukittinggi.
Berbagai agenda telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut, di antaranya seminar internasional, Minangkabau Literacy Festival 2026, Jam Gadang Cultural Night, Bukittinggi East Film Festival, Jam Gadang Fun Run, hingga festival kuliner tradisional.
Pemerintah Kota Bukittinggi berharap kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak agar peringatan satu abad Jam Gadang dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penguatan citra pariwisata dan budaya Sumbar. Turut hadir dalam rapat tersebut sejumlah kepala OPD terkait dari Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Bukittinggi. (adpsb/rmz/bud)
[06.08, 29/5/2026] Arie Apunk Biro Adpsb: Reformasi Birokrasi Sumbar Terus Meningkat Dalam Lima Tahun Terakhir, Gubernur Mahyeldi Apresiasi Kerja Bersama ASN
PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) kembali mencatatkan peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi (RB) secara konsisten. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemprov Sumbar meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 89,32 dengan predikat A-.
Capaian tersebut tertuang dalam Surat Kementerian PANRB Nomor B/318/RB.06/2026 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan peningkatan indeks reformasi birokrasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti bahwa komitmen perbaikan birokrasi di Sumatera Barat terus berjalan secara konsisten. Reformasi birokrasi bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (29/5/2026).
Menurut Mahyeldi, reformasi birokrasi harus mampu melahirkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumbar akan terus memperkuat budaya kerja kolaboratif, mempercepat transformasi digital pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor.
“Capaian ini tentu harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang berdampak dan memberi kemudahan bagi masyarakat,” katanya.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN, perangkat daerah, dan masyarakat Sumatera Barat yang telah mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan selama ini.
Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Dina Febriyanti menjelaskan peningkatan indeks reformasi birokrasi Pemprov Sumbar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang sangat positif dan konsisten.
Ia menyebutkan, pada tahun 2021 Pemprov Sumbar memperoleh indeks 68,89 dengan predikat B. Kemudian meningkat menjadi 69,78 pada tahun 2022 dengan predikat yang sama.
Selanjutnya pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Sumbar naik menjadi 77,1 dan berhasil meraih predikat BB. Peningkatan signifikan kembali terjadi pada tahun 2024 dengan indeks 86,48 dan predikat A-, hingga akhirnya pada tahun 2025 mencapai 89,32 dengan predikat A-.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Sumatera Barat berjalan secara berkelanjutan dan semakin berkualitas dari tahun ke tahun,” ujar Dina.
Dina menambahkan, beberapa indikator dengan capaian tertinggi pada evaluasi tahun 2025 antara lain Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,14, Indeks Tata Kelola Pengadaan 94,15, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 91,65, Tingkat Digitalisasi Arsip 89,72, serta Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 85,53.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat. (adpsb/bud)
