PAINAN, RELASI PUBLIK – Sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa masa nontahapan Pemilu merupakan periode “bersantai” bagi lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu. Padahal, fase ini justru menjadi momen strategis untuk melakukan introspeksi, penguatan internal, serta membangun kedekatan dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, saat berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (13/4/2026).
Menurutnya, peran Bawaslu nontahapan sangat penting di tengah dinamika kepemiluan yang semakin kompleks.
“Hari ini dinamika kepemiluan sangat keras. Bahkan ada yang beranggapan Bawaslu sebaiknya dibubarkan atau dijadikan lembaga peradilan yang pasif. Justru di momen seperti ini Bawaslu berperan penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peran Bawaslu nontahapan meliputi berbagai aspek strategis, seperti identifikasi potensi kerawanan, evaluasi pelaksanaan dan regulasi pemilu, kajian terhadap penyebaran disinformasi di media sosial, hingga penguatan pengawasan partisipatif serta konsolidasi demokrasi.
Selain itu, Bawaslu juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk usia dini, sebagai bagian dari dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045.
“Sejak dini kita harus memupuk kesadaran terhadap demokrasi dan politik. Untuk anak-anak, pendekatannya bisa melalui media permainan seperti di tingkat taman kanak-kanak,” jelasnya.
Khadafi menambahkan, dengan pendidikan politik sejak dini, generasi muda diharapkan mampu memahami dan berperan aktif dalam ruang-ruang demokrasi di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi fungsi kehumasan di lingkungan Bawaslu. Menurutnya, humas harus mampu menyampaikan informasi yang edukatif dan membangun citra lembaga secara positif.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kehumasan, sepanjang tahun 2026 Bawaslu Pesisir Selatan telah mempublikasikan 46 berita di media online dan 4 berita di media cetak.
Sementara itu, di media sosial, Bawaslu Pesisir Selatan telah memproduksi 76 konten grafis dan 58 konten video. Capaian tersebut menempatkan Bawaslu Pesisir Selatan di peringkat lima besar dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam kinerja kehumasan.
Sejumlah rekomendasi juga diberikan, di antaranya peningkatan publikasi di media massa, penguatan kualitas konten visual, serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengelolaan media sosial.
Di akhir kegiatan, Khadafi memberikan apresiasi atas capaian Bawaslu Pesisir Selatan yang berhasil meraih penghargaan Terbaik I dalam Apresiasi Kehumasan Bawaslu RI pada 20 Desember 2025.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan.
“Kegiatan ini menjadi motivasi bagi kami, khususnya tim kehumasan, untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko dan Syauqi, serta jajaran sekretariat seperti Rinaldi, Ashari, dan Novalina Elsa Putri.
