PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat menindaklanjuti penanganan dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah akibat cuaca ekstrem. Wali Kota Padang, Fadly Amran, meninjau langsung proses penanganan bencana di kawasan Gunung Sariak dan Lapau Munggu, Selasa (4/8/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Fadly Amran didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Fadelan.
Banjir yang melanda kawasan tersebut mengakibatkan sejumlah rumah warga dan fasilitas pendidikan terdampak. Meski genangan air telah surut, material lumpur masih menutupi lingkungan permukiman dan fasilitas umum sehingga diperlukan upaya pembersihan secara menyeluruh.
Fadly Amran mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 masih terus berjalan. Namun, Kota Padang kembali diterpa cuaca ekstrem yang memicu banjir di sejumlah wilayah.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mempercepat penanganan dampak banjir, terutama membersihkan sisa material yang mengganggu aktivitas masyarakat.
“Saat ini seluruh personel DLH, BPBD dan Samkar turun untuk membersihkan sisa material banjir,” ujar Fadly Amran.
Selain penanganan darurat, Pemko Padang juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
“Kami juga sudah meminta kepada Pemprov dan BWS untuk menyegerakan pelaksanaan proyek infrastruktur perbaikan pasca rehab-rekon bencana hidrometeorologi November 2025 lalu. Walaupun tentu ada tahapan proses-proses pengadaan yang harus dipenuhi,” katanya.
Menurut Fadly, koordinasi juga telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov dan Kementerian PU melalui Balai, untuk menegaskan kebutuhan Pemko Padang akan cek dam, sabo dam, dan penataan aliran sungai. Sementara Dinas PUPR Kota Padang memastikan jaringan drainase optimal,” tutupnya.
Pemerintah Kota Padang berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir sehingga risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang dapat diminimalkan.
