PADANGPARIAMAN, RELASIPUBLIK — Masyarakat Sumbar heboh soal beredarnya kabar akan dihentikannya pengerjalan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Padahal, sejumlah pemilik tanah yang terkena proyek strategis nasional itu sudah merelakan ulayatnya dan siap diganti rugi. Tapi, di tengah panitia pembebasan lahan dan Kanwil BPN Sumbar bertukus lumus menyelesaikan pendataan, angin stopnya pembangunan jalan tol yang diharapkan akan mendongkrak perekonomian maayarakat Sumbar itu, justru berhembus makin kencang.
Ada kabar, penghentian pembangunan jalan tol yang menjadi visi pembangunan Presiden jokowi itu, dihembuskan oleh pihak PT. Hutama Karya Jalan Tol (HKJT), yang telah diberi tanggungjawab oleh presiden untuk membangun jalan tol yang terkoneksi dengan jalan tol Trans Sumatera. Bahkan HKJT juga diberi kepercayaan untuk mencari investor. Namun disebut-sebut HKJT gagal mengemban amanah dari Presiden Jokowi tersebut.
Pihak HKJT yang dikonfirmasi mimbarsumbar.id terkait informasi yang beredar itu, ternyata lebih memilih bungkam.
Project Director PT. Hutama Karya (PT. HK) Ruas Tol Pacin, Robert Marthen Singal yang dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (3/3/2021), meminta mimbarsumbar.id mengirimkan pertanyaan lewat whatsapp saja karena sedang virtual meeting. Namun ketika pertanyaan sudah dikirimkan, hingga hari ini, Sabtu (6/3/2021), tak pernah dibalas. Bahkan sejak pengiriman pertanyaan itu, Rabu lalu hingga Sabtu ini sudah beberapa kali dihubungi, Marthen tak mau lagi mengangkat ponselnya.
Kini, teka teki masih menggantung di benak masyarakat Sumbar, jalan tol Padang-Pekanbaru, lanjut atau atop. Dan sejauh ini juga belum ada pers relis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait wacana yang beredar tersebut.
Malah Informasi beredar, penghentian pengerjaan Jalan tol Padang – Pekanbaru disebabkan pembebasan lahannya sangat sangat lambat. Tapi hal terbantahkan karena, Jumat (5/3/2021) tengah dilakukan pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Padang – Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang – Sicincin -Lubuak Alung – Padang (Sta 4 + 200 – 36 + 600) di Kantor Bupati Padang Pariaman.
PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru Seksi I Siska Martha Sari ST. MT mengatakan tidak ada pembatalan dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Pembangunan ini adalah program nasional. Bahkan kegiatan pengadaan tanah untuk pembebasan lahan tol Padang – Pekanbaru Seksi I berada di daerah Kasang, Lubuk Alung, Parit Malintang, Sicincin dan terakhir di Kapalo Hilalang di kawasan Kabupaten Padang Pariaman sudah berjalan.
Siska Martha Sari menegaskan, bahwa sampai saat ini dari pihak Kementerian PUPR masih tetap melanjutkan progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru.
“Bahkan masyarakat sudah sepakat untuk pengantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol, yang dulu sempat terkendala dalam hal pengantian lahan,” ungkapnya.
Sebenarnya kata Siska, banyak keuntungan yang didapat masyarakat dari banyaknya item penilaian pengadaan tanah. Disamping nilai pasar tanah yang paling menentukan, juga dinilai solatium ditambah lagi nilai premium.
Tim apraisal juga memperhatikan nilai tanah secara detail berdasarkan banyak faktor ini. Sebagai contoh, tanah yang berada di pinggir jalan lebih mahal daripada di pedalaman. Tanah matang dan tidak matang juga berbeda harganya.
Tanah yang memiliki sertifikat lebih mahal dibandingkan tanah yang belum memiliki sertifikat. Dan untuk penilaian nilai ganti kerugian tanah di laksanakan oleh appraisal sebagai konsultan independen.
“Selama ini masyarakat hanya mengira bahwa harga tanah diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), padahal itu tidak betul, NJOP hanya sebagai salah satu item dalam penilaian tim Appraisal. Yang paling menentukan adalah nilai pasar tanah. Banyak faktor penilaian lain juga,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan untuk pembebasan lahan tol Padang – Pekanbaru Seksi I berupaya membebaskan lahan masyarakat, supaya pekerjaan kontruksi dapat segera dilaksanakan. Total panjang ruas jalan yang dibebaskan dari 0 hingga 36 km secara luas sudah mencapai 20.4 % dan secara proses pengadaan tanah tahap per tahap kegiatan sudah berjalan 56-57 % persen.
Selain itu mengenai anggaran pembebasan lahan, Siska mengatakan masih mencukupi. Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah apabila dibutuhkan.
“Kita sudah menganggarkan sebanyak Rp200 miliar untuk pembebasan lahan jalan tol ini. Yang sudah direalisasikan sampai bulan ini sekitar Rp 90 miliar, jadi masih tersisa sebanyak Rp110 miliar lagi,” sebutnya.
Selanjutnya Kabid pengadaan tanah dan pengembangan dari kanwi BPN propinsi Sumbar, Yuhendri Yakub menyampaikan terhadap semua tahapan yang sudah dilaksanakan berjalan dengan baik.
“Baik progres sampai pengantian lahan sudah berjalan lancar,” ungkap Yuhendri.
Dalam pengantian lahan memang terkesan lambat, dikarena pengurusan dokumen kepemilikan dari masyarakat terlambat diserahkan ke pihak BPN. Tetapi pihaknya tetap memberi dorongan, agar percepatan pengurusan dokumen bisa segera terlaksana.
Sampai saat ini, kita tetap melakukan pengantian lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol,” tuturnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman Rizal dalam pers rilisnya menegaskan bahwa secara keseluruhan, tidak ada ditemukan permasalahan ganti untung lahan masyarakat dan pembangunan jalan tol akan terus dilaksanakan.
Jasman menjelaskan hal itu sekaitan dengan adanya kesimpangsiuran informasi tentang Perkembangan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Barat.
Dijelaskan, penyerahan ganti untung terhadap lahan masyarakat di Kantor Bupati Padang Pariaman, 5 Maret 2021 sebesar 14 milyar untuk 24 bidang dan 10 penggarap. Sebelumnya juga telah dibayarkan kepada masyarakat 36 milyar kepada 33 bidang dan 10 penggarap
Panjang ruas jalan tol Padang Sicincin adalah 36,6 km, yang dibagi atas 2 lokasi. Perlok I: 0 km sampai 4.2 km sdh selesan pembebasannya. Perlok II dari 4.2 km ke 36.6 km sedang dalam proses dan akan diberikan ganti untung.
“Kurang lebih 600 bidang tanah sedang dinilai oleh KJPP dan sebanyak 526 bidang tanah sudah selesai musyawarah. Dari 1.452 bidang tanah yang telah bebas 127 bidang dari total lahan yang dibutuhkan. Namun jika dari seluruh tahapan proses pengadaan tanah, progres nya sudah mencapai 57 persen,” terang Jasman.
Hadir dalam pembayaran uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Padang – Pekanbaru tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar yang diwakili oleh Kabid Pengadaan Tanah, Kepala Badang Litbang Sumbar, Kepala Biro Humas Sumbar, Forkopimda Padang Pariaman dan kepala OPD serta pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Pekanbaru. (ms/rls/ald)
