PADANG, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mulai merealisasikan pekerjaan fisik rehabilitasi sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana banjir. Perbaikan dilakukan setelah tahapan perencanaan dan proses tender sejumlah paket pekerjaan dinyatakan selesai.
Rehabilitasi tersebut mencakup bendungan, jembatan, hingga drainase di sejumlah kawasan Kota Padang, di antaranya Limau Manis, Lubuk Kilangan, dan Tabiang Banda Gadang.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi komitmen Pemko Padang. Namun, proses tersebut tetap harus mengikuti tahapan perencanaan, pengadaan, serta ketentuan yang berlaku.
“Sama seperti masyarakat, kita juga ingin cepat. Namun ada tahapan perencanaan dan tender yang tidak bisa dibypass, karena ada aturan yang mengikat. Saat ini Alhamdulillah beberapa rehab fisik sudah mulai dilakukan, karena proses perencanaan dan tendernya sudah selesai,” ujar Fadly, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, pemerintah memahami keinginan masyarakat agar infrastruktur yang rusak akibat bencana segera diperbaiki. Karena itu, setelah seluruh tahapan administrasi dan teknis dapat diselesaikan, pekerjaan fisik langsung dimulai di sejumlah lokasi.
“Mohon maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang yang sudah menunggu,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Malvi Hendri mengatakan, saat ini terdapat tujuh paket proyek fisik yang telah mulai dikerjakan.
Beberapa di antaranya yakni rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehabilitasi Bendungan Limau Manis, rehabilitasi Bendungan Lubuk Kilangan, rehabilitasi Bendungan Sungkai, serta pekerjaan drainase di kawasan Tabiang Banda Gadang.
“Saat ini tujuh paket proyek fisik sudah dimulai pekerjaannya. Antara lain rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehab bendungan Limau Manis, rehab bendungan Lubuk Kilangan, rehab Bendungan Sungkai, dan drainase di Tabiang Banda Gadang,” jelas Malvi.
Ia menyebutkan, dimulainya pekerjaan fisik tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Padang mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana banjir.
Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dikembalikan Pemerintah Pusat kepada Kota Padang untuk mendukung penanganan pascabencana.
Pemko Padang memastikan proses rehab-rekon dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendorong agar infrastruktur yang terdampak bencana dapat segera kembali berfungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
