sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperketat evaluasi terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026. Hingga akhir semester pertama, realisasi PAD tercatat sekitar Rp43 miliar atau 50,8 persen dari target tahunan sebesar Rp77 miliar.
Angka tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Laporan PAD Triwulan II yang digelar di Aula Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar, Selasa (14/7/2026).
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Tanah Datar, Jasrinaldi, SH, S.Sos, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, sejumlah persoalan masih menjadi tantangan dalam mengejar target hingga akhir tahun.
“Pada triwulan pertama, realisasi PAD mencapai sekitar 35 persen dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini memang belum optimal dan dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya bencana banjir serta beberapa kegiatan pembangunan yang masih berlangsung,” ujar Jasrinaldi dalam laporannya.
Ia menjelaskan, pada bulan pertama realisasi PAD baru berada di kisaran 15 persen. Rendahnya capaian tersebut antara lain dipengaruhi proses relokasi dan sejumlah kendala teknis di lapangan.
Meski demikian, Bappenda optimistis terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan pada periode berikutnya dengan mengoptimalkan potensi yang ada.
Salah satu sumber penerimaan yang menunjukkan kinerja cukup kuat berasal dari dividen. Dari target sekitar Rp31 miliar, realisasi sementara telah mencapai sekitar Rp23 miliar atau 79 persen.
Namun, Jasrinaldi menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pencatatan dan masuknya dana ke Rekening Kas Umum Daerah masih berlangsung.
Di sisi lain, untuk pendapatan yang dikelola DPKD, realisasinya bahkan telah melampaui target yang direncanakan sebesar Rp37 miliar. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap akan melakukan penyesuaian sejumlah komponen pendapatan pada perubahan anggaran.
Terutama terhadap pos dividen yang diperkirakan tidak seluruhnya mampu memenuhi target awal. Dari target dividen sekitar Rp30 miliar, proyeksi realisasi diperkirakan berada di angka Rp26 miliar.
Ke depan, Pemkab Tanah Datar akan mengarahkan strategi pada optimalisasi penerimaan melalui peningkatan kinerja perangkat daerah pengelola PAD, mendorong investasi, serta memperluas sumber-sumber pendapatan baru.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi, menegaskan PAD merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, semakin besar kemampuan daerah menghimpun PAD, semakin luas pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Pencapaian target PAD bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah sesuai potensi yang dimiliki,” tegasnya.
Ahmad Fadly mengatakan hasil evaluasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) menunjukkan capaian PAD berada pada jalur positif. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena.
“Kita tidak boleh cepat berpuas diri. Masih ada potensi pendapatan yang harus terus kita optimalkan melalui kerja sama seluruh OPD, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” katanya.
Ia meminta seluruh OPD tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga aktif mencari terobosan untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum maksimal.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi, bekerja lebih efektif, dan memperkuat sinergi agar target PAD Tahun 2026 dapat tercapai, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Ia menegaskan, kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban daerah memiliki dampak langsung terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
“Pajak dan retribusi yang kita bayarkan hari ini adalah investasi untuk pembangunan Tanah Datar yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tutupnya.
