sumbar.relasipublik.com // Padang
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru Seksi Sicincin–Bukittinggi. Pemkab memastikan kesiapan daerah untuk mengawal proyek strategis tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, adat, budaya dan lingkungan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra saat menghadiri rapat pembahasan persiapan pembangunan ruas tol yang digelar Direktorat Jalan Bebas Hambatan (JBH) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedi Tri Hariadi dan dihadiri Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PU, Direktur Utama PT Hutama Karya, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, serta para kepala daerah yang wilayahnya masuk dalam trase pembangunan tol.
Kajati Sumbar Dedi Tri Hariadi menegaskan pembangunan Tol Padang–Pekanbaru harus mendapat dukungan seluruh daerah yang dilintasi. Menurutnya, konektivitas tersebut berpotensi menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase jalan tol memberikan dukungan penuh. Pembangunan ini akan mendorong kemajuan perekonomian masyarakat Sumatera Barat dan merupakan wujud kecintaan kita terhadap daerah,” ujarnya.
Namun, dukungan pembangunan, kata Dedi, harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengorbankan kelestarian kawasan, termasuk dengan menghindari alih fungsi kawasan hutan.
Senada, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumbar Medi Iswandi mengatakan pembangunan infrastruktur harus tetap menghormati nilai-nilai yang telah mengakar di tengah masyarakat.
“Kami, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, mendukung penuh pembangunan jalan tol ini. Namun, pembangunan jangan sampai mengesampingkan kearifan lokal yang sudah ada, baik adat, sosial maupun budaya,” katanya.
Ia menilai pemetaan trase secara detail menjadi tahapan penting sebelum proyek bergerak lebih jauh. Kejelasan trase akan membantu pemerintah dan masyarakat mengantisipasi persoalan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan.
Andre Rosiade Soroti Pembebasan Lahan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade turut menekankan pentingnya penyelesaian persoalan lahan secara adil dan transparan. Menurutnya, pembangunan tol harus menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan baru.
Terlebih, jalan tol Padang–Pekanbaru nantinya diharapkan mampu membuka konektivitas yang lebih kuat antara Sumatera Barat dan Provinsi Riau.
Andre mengingatkan agar proses pembebasan lahan tidak merugikan masyarakat. Persoalan tanah ulayat juga harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan konflik setelah proses ganti untung selesai.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat menekankan pentingnya validasi dan penegasan status aset sejak tahap awal. Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci untuk mencegah munculnya persoalan hukum pada tahapan pembangunan berikutnya.
Tanah Datar Siap Kawal Trase 18 Kilometer
Di tengah pembahasan berbagai aspek tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra memastikan daerahnya tetap berada di barisan pendukung pembangunan Tol Sicincin–Bukittinggi.
Eka menyebut trase jalan tol yang melintasi Kabupaten Tanah Datar mencapai lebih kurang 18 kilometer. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan dan hingga kini belum ditemukan persoalan berarti.
Namun, dukungan tersebut tetap disertai catatan penting dari masyarakat adat.
“Untuk Kabupaten Tanah Datar sejauh ini tidak ada permasalahan. Namun para niniak mamak berpesan agar trase jalan tol tidak mengenai pandam pakuburan, rumah gadang maupun surau masyarakat,” tegas Eka Putra.
Karena itu, Pemkab Tanah Datar berharap segera memperoleh detail trase terbaru agar dapat langsung dilakukan peninjauan lapangan bersama pihak terkait.
“Kami berharap segera menerima detail trase terbaru sehingga dapat segera dilakukan peninjauan lapangan. Pada prinsipnya, sejak awal kami mendukung penuh pembangunan jalan tol ini,” lanjutnya.
Bagi Tanah Datar, pembangunan tol bukan semata soal membangun jalan dan mempercepat waktu tempuh. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pintu baru bagi pertumbuhan ekonomi, investasi dan mobilitas masyarakat, tanpa mengorbankan ruang hidup, nilai adat serta warisan budaya yang telah dijaga turun-temurun.
Dukungan jalan tol tetap bulat, tetapi Tanah Datar ingin memastikan pembangunan berjalan tepat trase, tepat aturan dan tetap menghormati masyarakat. (d13)
