Sumenep– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (30/04/2026).
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep, H. Hosnan, S.IP., M.AP., menegaskan bahwa secara garis besar, pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 telah berjalan positif. Namun, masih terdapat sejumlah catatan kritis dan hal penting yang perlu segera dibenahi oleh eksekutif.
Menurut Hosnan, LKPJ bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan instrumen vital untuk mengukur kinerja pemerintah daerah sekaligus menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas publik tetap terjaga.
“Berbagai capaian telah diraih, namun pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi perhatian serius yang harus ditindaklanjuti,” tegas Hosnan dalam sambutannya.
Dalam pembahasannya, Pansus menilai bahwa Pemkab Sumenep telah berupaya maksimal menjalankan berbagai program strategis. Mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, hingga pembangunan infrastruktur fisik.
Meski demikian, orientasi program dinilai perlu ditingkatkan agar lebih fokus pada dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekadar pencapaian target administratif.
Di sektor pelayanan publik, Pansus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan. Diharapkan ke depan, birokrasi tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mampu memberikan hasil yang konkret dan memuaskan masyarakat.
Salah satu sorotan tajam juga ditujukan ke bidang kesehatan. Pansus menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar. Oleh karena itu, perbaikan manajemen dan mutu layanan menjadi rekomendasi utama yang harus segera dieksekusi.
Selain itu, masalah pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan antara wilayah daratan dan kepulauan juga dinilai belum merata dan perlu mendapat perhatian lebih.
Di bidang ekonomi dan keuangan, Pansus menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja daerah agar stabilitas fiskal tetap terjaga dengan baik
Sebagai bentuk evaluasi, Pansus juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya adalah perlunya penguatan kebijakan yang berbasis riset dan data, peningkatan pengawasan hingga tingkat desa, serta mendorong kemitraan dengan pihak swasta guna mempercepat roda ekonomi daerah.
Menutup laporannya, H. Hosnan berharap seluruh catatan dan rekomendasi ini dapat menjadi masukan berharga.
“Saya berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terus diperkuat. Demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(@red).
