JAKARTA, RELASIPUBLIK – Tak dipungkiri fenomena revolusi digital dewasa ini sangat mempengaruhi kehidupan. Tak ayal, teknologi saat ini juga merupakan bagian dari sebuah proses demokrasi yang kini sedang terjadi. Memasuki dekade baru, tentu kita akan semakin dibuat penasaran dengan apa yang akan terjadi pada demokrasi Indonesia khususnya dalam demokrasi digital.
Dalam konteks ini, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis berpandangan bahwa konsistensi perkembangan industri media digital dari tahun ke tahun selalu mengalami fluktuatif. Pergeseran mode gaya digital masyarakat kita saat ini sangat dimanjakan oleh teknologi. Sebagai contoh teori revolusi industry 4.0 kini semakin hari semakin terasa.
Andre sapaan akrabnya berpandangan fenomena ini melahirkan kata candu dalam penggunaan teknologi. “Ya, setiap individu saat ini bisa hampir di pastikan merasakan betul dampak dari teknologi yang seakan bebas tanpa batas. Dalam sisi demokrasi, peran teknologi digital harus didukung dengan adanya regulasi dan aturan yang jelas,” kata Yuliandre saat menjadi pemateri dalam acara seminar Jurnalistik Nasional dengan tea “Menciptakan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan memiliki wawasan intelektual di bidang Jurnalistik di Aula Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (22/1)
Dalam paparannya, Yuliandre berpandangan media sosial dewasa ini dengan mudah dapat mempengaruhi ideologi dan pandangan seseorang. Dewasa ini demokrasi kini memliki dua alam, alam nyata dan alam maya. Andre menilai kurangnya regulasi yang mengatur arah demokrasi yang lahir dari dunia media sosial cenderung memiliki dampak negatif. Ingatkah pada pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu apa yang terjadi di media sosial? Bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan internet sangat merasakan adanya dorongan yang memaksa setiap pengguna internet untuk berfikir kritis dalam menerima informasi dan mengekspresikan diri.
Salah satu contoh keberadaan Netflix di Indonesia terus menuai kontroversi. Selain dikritik karena memuat konten negatif seperti SARA, pornografi, dan LGBT, layanan over-the-top (OTT) itu dituding belum pernah melaporkan keuangan perusahaan dan membayar pajak kepada negara. Sebelumnya, pemerintah mengatakan pemungutan pajak badan perusahaan asing di Indonesia, seperti Netflix dan Google, akan menunggu omnibus law perpajakan. Andre melanjutkan, regulasi baru bisa dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk menertibkan Nerflix cs, seandainya mereka masih tidak mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Aturan baru kiranya bisa melingkupi kekosongan hukum yang ada, sebagai dasar nantinya bagi para penegak hukum. Ini salah satu contoh regulasi yang bisa disiapkan,” ujar Andre yang merupakan pakar komunikasi ini.
Andre menyebutkan dalam data yang dirilis oleh We Are Social tahun 2019 setidaknya dapat lihat betapa pertumbuhan internet hampir berkejaran dengan pertumbuhan populasi penduduk dunia. Sampai akhir 2019, populasi Indonesia mencapai 268 juta orang, sedangkan pengguna internet di Indoneisa sudah mencapai 150 juta orang. Angka yang tidak bisa di pandang sebelah mata bahwa saat ini pergeseran sebuah kebiasaan masyarakat dunia tengah terjadi.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar UniversitasIslam Negeri (UIN) Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A mengatakan dampak positif dari adanya konvergensi media yang memungkinkan terjadinya perluasan cakupan dalam skala kecil maupun skala besar. Selain itu, katanya, adanya konvergensi media juga membawa perluasan jaringan hingga perluasan interaksi yang muncul, dan membuat media lama dan media baru saling berinteraksi dan saling berdampingan. Dampak negatif dari adanya konvergensi media adalah mengubah gaya hidup masyarakat saat ini.
“Sebagai contoh adanya konvergensi media ialah saat ini kita dapat mengakses berita dari media mana saja yang dengan mudah dapat kita jangkau seperti youtube dan banyak pula website yang melaporkan berita lokal maupun internasional,” katanya.**
