NAGARI PUNGGASAN TIMUR, RELASIPUBLIK – Faktor penting lainnya sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa/nagari adalah keberadaan dan pemanfaatan dana desa. Kenapa demikian? Program nagari akan berjalan sesuai target waktu dan harapan apabila didukung oleh dana desa yang akan memperlancar proses pembangunan di nagari.
Anggaran dana yang diberikan kepada seluruh desa/nagari dari pemerintah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Demikian kata Wali Nagari Punggasan Timur, Syafrijal didampingi Sekretaris Nagari Zainul Arifin kepada relasipublik.com, Rabu (11/12/2019) .
“Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa, melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan dan penetapan dana dana waktu yang panjang, dimulai dari proses pengusulan oleh Masyarakat melalui Musyawarah Nagari (MUSNA/MUSDES) dan tentunya merujuk kepada RPJM Nagari, dan disepakati dalam Musrenbang RKP Nagari,” terangnya .
Pada tahun 2019 ini, Pemerintah Nagari Punggasan Timur kembali mengalokasikan dana desa untuk pembangunan sarana infrastruktur agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat nagari . Seperti pelaksanaan pelebaran Jalan Singgulang di Kampung Koto Panjang dengan anggaran Rp 132.921.900, peningkatan Jalan Tarandam di Kampung Tengah Padang senilai Rp 94.850.500, pengerasan Jalan Labuang di Kampung Balik Gunung senilai Rp 113.492.400, peningkatan Jalan Usaha Tani Aur Cino di Kampung Koto Langang senilai Rp 61.843.000 serta melaksanakan pembangunan/rehap jembatan di Air Singkarak Kampung Balik Gunung senilai Rp 37.278.900 dan di Singgulang Kampung Koto Panjang senilai Rp 60.201.000 .
Selain itu, Nagari Punggasan Timur juga melakukan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH) bagi keluarga kurang mampu sebanyak 2 unit dengan anggaran Rp 40.000.000 dan pembangunan Jamban 5 unit dengan dana Rp 22.500.000 .
“Dengan adanya bantuan Pemerintah yang kita laksanakan dengan sistem padat karya ini, tentu seluruh permasalahan ekonomi masyarakat di nagari akan dapat diatasi, kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit,” ujar Syafrijal . (Anto)
