SOLOK SELATAN, RELASIPUBLIK — Disaat masyarakat sudah menjerit, pemda nya malahan menumpuk sejumlah bantuan sejumlah perusahaan.
Bantuan ini bukan dari Negara kenapa harus melalui prosedur pula pendistribusianya, jika ada prosedur pembagian bantuan CSR perusahaan ini hukumnya orang memberikan bantuan itu tidak ada.
Demikian ketua komisis II DPRD Solok Selatan Afrizal Candra, kepada sejumlah awak media usai sidak ke gudang penanggulangan covid-19 Solok Selatan, Jumat (15/5).
Sidak komisi II ini turut didampingi oleh ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda, ketua komisi I Muklis ST, anggota DPRD Roni Ismaji.
Menurut ketua komisi ll, semesti nya bantuan sembako yang berasal dari partisipasi perusahaan yang telah menyerahkan bantuan nya melalui pemda Solok Selatan, selayak nya sudah disalurkan pada yang berhak menerima.
Seperti orang yang berstatus ODP dan PDP, karena ODP dan PDP itu kan data nya berubah terus, sementara orang yang status nya sudah bebas dari ODP tentu hak nya tidak dapat diterima lagi.
menurut Afrizal Candra, SOP nya kan unttk ODP dan PDP, karena ini sifat nya bantuan pihak ketiga bukan anggaran penerintah, mestinya salurkan saja pada yang terdampak sehingga tidak monoton penyaluran nya.
Karena sipat bantuan ini tidak sama dg anggaran pemda yang punya prosedur baku , kalau sumbangan pihak ketiga dapat mengambil kebijakan untuk sistim penyaluran nya.
Sementara ketua komisi I Muklis ST juga menambahkan, pihaknya juga sangat terkejut dengan banyaknya bantuan bantuan perusahaan yang ditumpuk disalah satu gudang, sementara warga sudah menjerit.
Dari hasil sidak itu, penumpukan bantuan covid-19 dari sejumlah perusahaan sangat tidak layak untuk ditumpuk tumpuk, karena bantuan itu berupa sembako yang cepat rusak, seperti telur, beras, bahkan beras itupin ditarok dilantai semen bisa bisa basah dan busuk. (Helfi yulinda)
