Muara Teweh, Relasi Publik – Anggota komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara Edi Fran Aji, saat ditemui wartawan mengatakan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menanggulangi tenaga kerja terutama dalam menekan angka pengangguran sebagai fondasi utama dibutuhkan dan penting validitas data tenaga kerja
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi langkah Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Barito Utara dalam memperkuat pembenahan data ketenagakerjaan, pada Jumat (17/4) di Muara Teweh.
Politisi NasDem ini kembali mengatakan dalam menangani masalah tenaga kerja, keberadaan data yang akurat menjadi kunci utama agar program-program yang dilaksanakan pemerintah dapat berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di daerah ini..
“ Sebagai dewan kami tentu sangat mendukung, mendorong upaya pembenahan data tenaga kerja. Karena validitas data ini sangat penting sebagai pedoman awal dalam menyusun kebijakan terutama untuk menekan angka pengangguran khususnya di daerah ini, pungkas politikus senior ini.
Ia menilai, tanpa data yang valid dan terbarukan, pemerintah akan kesulitan dalam memetakan kebutuhan tenaga kerja maupun menyusun program penyerapan tenaga kerja yang optimal. Selain itu, ia juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak perusahaan dalam memastikan data ketenagakerjaan selalu diperbarui.
“ Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama, baik dari pencari kerja maupun perusahaan, untuk aktif melaporkan kondisi ketenagakerjaan. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini Frans Aji kembali mengingatkan bahwa ketidaksinkronan data dapat berdampak pada kebijakan yang tidak tepat sasaran, sehingga berpotensi menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara pribadi dan sebagai wakil rakyat saya sangat mengapresiasi langkah Disnakertranskop UKM yang terus mendorong pembaruan data tenaga kerja, termasuk mengimbau pemegang kartu AK-1 untuk melaporkan status pekerjaan mereka.
Demi kesejahteraan masyarakat di Barito Utara kami berharap agar pemerintah dapat menciptakan program-program unggulan, khususnya di sektor ketenagakerjaan, agar dapat menekan angka pengangguran demi meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah ini, tutup Edi Frans. ( ca)
