Padang, Relasipublik.com — Pemerintah Kabupaten Solok mulai melihat peluang kerja sama dengan Republik Korea sebagai salah satu pintu masuk untuk memperkuat pembangunan berbasis lingkungan, teknologi, dan investasi berkelanjutan.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., menegaskan penjajakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan delegasi Republik Korea dapat menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Solok untuk membuka akses terhadap investasi, teknologi, sekaligus pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan H. Candra saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya dibahas pada 4 Agustus 2026. Forum diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi proyek dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok.
Bagi H. Candra, pembahasan tersebut memiliki arti penting karena menyentuh sejumlah persoalan yang menjadi tantangan pembangunan daerah, mulai dari pengelolaan sampah, lingkungan hidup, energi terbarukan hingga pengembangan ekonomi hijau.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius,” ujar H. Candra.
Sampah Tak Lagi Sekadar Persoalan
Salah satu gagasan yang menjadi perhatian dalam FGD adalah penerapan konsep ekonomi sirkular. Melalui pendekatan ini, sampah tidak hanya dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi dapat diolah kembali menjadi sumber daya, bahan baku, produk bernilai ekonomi maupun energi.
H. Candra menilai konsep tersebut relevan untuk dipelajari Kabupaten Solok, terutama di tengah meningkatnya tuntutan terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru,” katanya.
Menurutnya, Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam menghadapi persoalan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi berpotensi meningkatkan volume sampah, sementara pembangunan daerah dituntut semakin memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, kerja sama internasional dinilai tidak cukup hanya diarahkan pada masuknya modal. Transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pembelajaran mengenai sistem pengelolaan lingkungan juga harus menjadi bagian penting dari kerja sama.
Dari TPA hingga Pasar Karbon
Pembahasan bersama delegasi Republik Korea juga mencakup sejumlah isu strategis, di antaranya pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengurangan emisi gas rumah kaca, kredit karbon hingga peluang memasuki pasar karbon internasional.
Bagi Kabupaten Solok, isu tersebut menjadi penting karena arah pembangunan global terus bergerak menuju ekonomi rendah karbon.
H. Candra menilai potensi daerah seperti sektor pertanian, kawasan hutan dan sumber daya alam dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau. Namun, potensi tersebut harus dipetakan secara cermat agar investasi yang masuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” tegasnya.
Masih Tahap Penjajakan
Meski membuka peluang besar, H. Candra mengingatkan bahwa pembahasan bersama delegasi Republik Korea tersebut masih berada pada tahap penjajakan.
Artinya, forum tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi Korea ke Kabupaten Solok. Tahap saat ini lebih diarahkan pada identifikasi proyek yang memiliki kelayakan dari sisi ekonomi, lingkungan dan sosial.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan, dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret,” ujarnya.
Untuk memastikan proses tersebut berjalan terarah, keterlibatan perangkat daerah menjadi bagian penting. Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga meminta keikutsertaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam proses identifikasi peluang investasi dan penyusunan langkah lanjutan.
Kabupaten Solok Bidik Investasi yang Berdampak
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, forum dengan delegasi Republik Korea menjadi kesempatan untuk mempertemukan empat kepentingan sekaligus: potensi daerah, kebutuhan pembangunan, teknologi modern, dan investasi hijau.
Pengelolaan sampah, energi terbarukan, ekonomi sirkular hingga pasar karbon kini bukan lagi sekadar isu masa depan. Persoalan tersebut mulai menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang harus dipersiapkan sejak dini.
H. Candra berharap Kabupaten Solok dapat mengambil peran lebih besar dalam transformasi pembangunan hijau di Sumatera Barat.
Dengan dukungan teknologi, pengetahuan dan investasi yang tepat, persoalan lingkungan diharapkan tidak lagi hanya menjadi beban pemerintah. Sebaliknya, sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, membuka peluang investasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Bagi Kabupaten Solok, penjajakan dengan Republik Korea bukan sekadar tentang mendatangkan investasi. Lebih jauh, momentum ini menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa investasi yang masuk mampu membawa teknologi, pengetahuan, lapangan kerja dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan daerah. (A3)
