SORONG, RELASI PUBLIK – Pemerintah Koto (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, menyiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang diinisiasi pemerintah pusat. Lahan tersebut ditargetkan mulai dibangun paling cepat tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, di Sorong, Senin (23/2/2026), mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi pembangunan dan tengah menyelesaikan proses administrasi lahan.
“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai dibangun, paling lambat tahun depan. Lahan sudah kami siapkan,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan konsep pendidikan terpadu dan gratis yang mencakup jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan. Seluruh biaya operasional, termasuk fasilitas penunjang pendidikan, akan ditanggung pemerintah pusat.
Menurut Wali Kota, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Sorong diharapkan memperluas akses pendidikan gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayah Papua Barat Daya.
Saat ini, program pembebasan biaya pendidikan oleh Pemkot Sorong masih difokuskan pada sekolah negeri karena keterbatasan anggaran daerah. Sekolah swasta belum seluruhnya terakomodasi dalam kebijakan tersebut.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, sebanyak 50.369 siswa dari 274 sekolah negeri di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA/SMK, telah menerima manfaat program sekolah gratis.
Terkait lokasi pembangunan, lahan enam hektare tersebut berada di kawasan Bambu Kuning dan saat ini masih atas nama keluarga Malaseme. Pemerintah daerah tengah memproses balik nama sertifikat agar menjadi aset resmi pemerintah.
Pemkot Sorong akan memberikan ganti rugi lahan yang diperkirakan mencapai Rp2,3 miliar per hektare. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di dalam kawasan Sekolah Rakyat nantinya juga direncanakan pembangunan fasilitas pendukung, termasuk rumah ibadah seperti masjid dan gereja, guna menunjang kebutuhan peserta didik selama menempuh pendidikan.
Pemerintah daerah berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi sebagai bentuk komitmen menghadirkan pendidikan gratis, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak di daerah tersebut.
Penulis: Pateis
