Jakarta,relasipublik – Anggota Komisi V DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mengikuti Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Rapat kerja tersebut membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Menurut Zigo Rolanda, pembahasan KEM-PPKF dan RKP menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional dan penganggaran negara pada tahun mendatang. Ia menilai sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perencanaan pembangunan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.
“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” ujar Zigo usai mengikuti rapat kerja.
Politisi asal Sumatera Barat tersebut menegaskan bahwa penyusunan RAPBN dan RKP Tahun 2027 harus mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan perlu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Zigo juga menyoroti pentingnya penguatan sektor infrastruktur sebagai salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan dasar, konektivitas, serta peluang usaha.
“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan berbagai asumsi dasar ekonomi makro serta arah kebijakan fiskal yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBN Tahun 2027. Pembahasan juga mencakup prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP Tahun 2027.
Zigo berharap proses penyusunan RAPBN dan RKP Tahun 2027 dapat menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas pembangunan, serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Melalui pembahasan yang komprehensif antara DPR dan pemerintah, kita berharap RAPBN dan RKP 2027 dapat benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat pembangunan nasional secara merata,” tutupnya. (*)
