Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMADAERAH

Tiga Tahun Jebol, Masyarakat Linggo Sari Baganti Berharap Saluran Irigasi Segera Diperbaiki

212
×

Tiga Tahun Jebol, Masyarakat Linggo Sari Baganti Berharap Saluran Irigasi Segera Diperbaiki

Sebarkan artikel ini
Terlihat kondisi tanggul yang jebol dibendung warga menggunakan timbunan tanah dan tarpal hijau sebagai langkah alternatif. (Okis Mardiansyah) 

 

PAINAN, RELASIPUBLIK – Masyarakat petani pada empat nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), kembali terancam tidak turun kesawah, menyusul runtuhnya tembok irigasi Talang Kamuniang, yang ambrol lebih kurang sepanjang 200 meter sejak tiga tahun terakhir.

Wali Nagari Lagan Hilir Punggasan, Buya Arpen mengatakan, empat wilayah yang terdampak tidak dapat pasokan air tersebut, yakni Nagari Padang Sebelas Punggasan, Lagan Hilir Punggasan, Lagan Mudik Punggasan dan Punggasan Utara.

“Tembok irigasi yang ambrol itu ada pada empat titik, masing-masingnya sekitar 50 meter. Sehingga mengakibatkan ratusan meter sawah milik masyarakat menjadi kering,” jelasnya. Selasa (6/3).

Terkait kondisi itu, lanjut dia, masyarakat pada empat nagari menjadi kesulitan untuk mendapat pasokan air yang lancar saat masuk musim tanam.

“Ada sekitar 2000 jiwa yang terdampak kondisi tersebut, 90 persennya mereka menggantungkan hidup dengan cara kesawah dan keladang. Saat ini pada tanggul yang jebol dibendung warga menggunakan timbunan tanah dan tarpal hijau sebagai langkah alternatif,” jelasnya.

Terkait kondisi itu, ia mewakili masyarakat setempat sangat berharap kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait mencarikan solusi terbaik untuk memperbaiki runtuhnya tembok irigasi Talang Kamuniang. Sebab, kondisinya sudah sangat kritis dan butuh perbaikan segera.

“Jika tidak segera diperbaiki, maka saya khawatirkan persoalan baru lagi yang akan muncul. Saat musim hujan datang, tentunya volume air di Batang Sungai Air Haji akan meningkat, sehingga tanggul yang dibendung warga menggunakan timbunan tanah dan tarpal hijau tersebut dipastikan tidak sanggup menahan debit air,” sebutnya mengeluh.

Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putera, menegaskan agar instansi terkait selalu pro-aktif mencarikan solusi terkait kondisi irigasi yang dikeluhkan masyarakat. Ia berharap, kondisi itu jangan sampai mengganggu target swasembada pangan pada 2019 yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam nawacitanya.

“Apalagi, target produksi padi di Pessel sepanjang 2018 ini mencapai 317 ribu ton. Pessel merupakan salah satu kabupaten dengan daerah sentra produksi guna menunjang target swasembada tersebut,” ungkapnya saat dihubungi relasipublik.com di Painan. Selasa (6/3).

Selain itu, ia meminta agar walinagari dan pihak kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten selalu melaporkan setiap kejadian pada wilayah kerja masing-masing, khususnya terkait kondisi irigasi yang rusak.

“Untuk mencapai target swasembada pangan ini, kita semua harus optimis. Seluruh pihak harus cepat tanggap, respontif dan selalu bekerja sama untuk mencarikan solusi terbaik. Sebab, seluruh kegiatan harus ada laporannya. Jangan ketika rapat usai baru kita datang, kapan mau menyusun program,” sebutnya mengingatkan.

Terpisah, Kepala Dinas Prasarana dan Sumber Daya Air (PSDA) Doni Gusrizal mengungkapkan, kondisi itu akibat minimnya ketersediaan anggaran untuk peningkatan irigasi disejumlah daerah.

“Kita akui, dari 20.900 luasan daerah irigasi yang ada di Pessel, hanya 47 persen yang berkondisi baik. Apalagi kewenangan kita saat ini juga terbatas, kabupaten hanya mampu mengelolah saluran irigasi 1000 hektare ke bawah saja,” ungkapnya kepada relasipublik.com di Painan.

Dijelaskan, sepanjang tahun 2018, anggaran peningkatan untuk saluran irigasi hanya sebesar Rp16 miliar. Alokasi itu, kata dia, terdiri dari Rp9 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian ditambah Rp7 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Memurutnya, angka itu lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Kendati demikian, tahun ini Pessel juga mendapatkan alokasi dana hingga Rp36 Milyar untuk irigasi. Dana itu merupakan pinjaman Indonesia pada Jepang untuk peningkatan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

“Penurunan ini terjadi pada semua Organisasi Pemerintah Daerah akibat adanya pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga penurunanya mencapai 50 persen,” jelasnya. (Ks)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *