PADANG PANJANG, RELASIPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Padang Panjang terus menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai program dikembangkan untuk memberikan perhatian lebih kepada perempuan, anak-anak, serta kelompok rentan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang inklusif.
Dua inovasi yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah Bagi-Bagi Kasih dan Baranting Dini. Keduanya menjadi bentuk nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang menyentuh kebutuhan dasar.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Padang Panjang, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Wita Desi Susanti. Ia menjelaskan bahwa pembangunan responsif gender harus diwujudkan melalui kebijakan dan inovasi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu inovasi yang dijalankan Pemko Padang Panjang adalah Bagi-Bagi Kasih. Program ini berupa pemberian bantuan kebutuhan dasar bagi ibu yang sedang menjalani masa persalinan.
Kehadiran program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan ibu melahirkan sekaligus dukungan bagi keluarga. Melalui bantuan tersebut, pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat.
Selain itu, Pemko Padang Panjang juga mengembangkan inovasi Baranting Dini sebagai langkah penanganan stunting. Program ini mengintegrasikan enam kegiatan yang diarahkan untuk mendukung upaya penurunan angka stunting di daerah.
Penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena berkaitan dengan kesehatan, pemenuhan gizi, serta kualitas tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu, program yang terintegrasi diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Tidak hanya melalui kedua inovasi itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program pendukung, seperti pelayanan kesehatan bagi remaja putri, pelatihan kerja, serta perlindungan khusus anak.
Pemenuhan hak anak turut diperhatikan melalui penerbitan akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan edukasi administrasi kependudukan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan anak memperoleh identitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik yang ramah disabilitas juga terus diperkuat. Pemko Padang Panjang berupaya memastikan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pemerintahan.
Wita menyampaikan bahwa seluruh inovasi tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian program, tetapi juga harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Berbagai program dan inovasi tersebut menjadi bagian dari bahan evaluasi Kementerian PPPA dalam menilai penyelenggaraan PUG di Kota Padang Panjang. Pemerintah daerah berharap langkah yang telah dilakukan dapat memperkuat penilaian sekaligus membuka peluang meraih Anugerah Parahita Ekapraya 2026.(gito)
