MUARA TEWEH, RELASI PUBLIK – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Edi Fran Aji, berharap Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah, kejujuran, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap berjalan dengan baik serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ucap Edi Fran Aji kepada media, Jumat (13/11/2026).
Politisi NasDem ini menilai, Pj Kepala Desa memiliki tanggung jawab penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa sesuai ketentuan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
“Kepercayaan dan pelantikan yang diberikan kepada Pj Kepala Desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dewan sangat mengharapkan Pj Kades yang baru dapat bekerja sama dengan jajarannya, dan segera mengenal desanya,” ujar Edi.
Ia menekankan, pejabat baru harus menjalin komunikasi yang baik dengan warganya tanpa membedakan ras, suku, dan agama.
“Intinya, pejabat baru alangkah baiknya menjalin komunikasi yang baik terhadap warganya tanpa membedakan ras, suku dan agama. Aparat desa dalam menjalankan tugas tentu punya tantangan. Maka untuk mencapai keberhasilan pembangunan sangat dibutuhkan dukungan masyarakat desa,” katanya.
Edi juga menekankan pentingnya hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah desa dan BPD. Keduanya harus saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
“BPD diharapkan mampu menjalankan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desanya,” jelasnya.
Menurutnya, sinergi antara kepala desa dan BPD sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pandangan yang justru menghambat pelayanan maupun pembangunan.
“Sinergi antara kepala desa dan BPD sangat diperlukan. Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang justru menghambat pelayanan maupun pembangunan. Semua harus mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.(ca)
