PAINAN, RELASI PUBLIK – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyiapkan arah pengawasan tahapan Pemilu 2029 melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui rapat pleno.
Renstra menjadi pijakan Bawaslu Pesisir Selatan dalam menyusun program, kebutuhan anggaran, serta strategi pengawasan tahapan Pemilu 2029, termasuk sejumlah tahapan Pemilu yang diproyeksikan mulai berlangsung pada 2027.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 serta Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di Unit Kerja Bawaslu.
“Renstra yang dirancang oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan disusun sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu kabupaten yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu pusat,” ujar Afriki saat ditemui di ruang kerjanya, pada Jumat (13/11).
Menurutnya, Renstra tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman arah kebijakan dan penyelaras program. Dokumen tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan perencanaan tahunan, penganggaran, serta pengukuran kinerja dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
Afriki mengatakan, memasuki tahun 2027, Bawaslu Pesisir Selatan mulai memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pengawasan tahapan Pemilu 2029.
“Pada (tahun) 2027 nanti, sesuai dengan petunjuk dasar perencanaan tahunan, kami merancang pagu indikatif anggaran untuk pengawasan tahapan Pemilu 2029, seperti pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, pengawasan pembentukan badan ad hoc KPU dari tingkat kecamatan dan kelurahan, sampai dengan pembentukan badan ad hoc kami di tingkat kecamatan atau dikenal Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD),” ungkapnya.
Ia menegaskan pemetaan kebutuhan diperlukan agar pengawasan dapat dipersiapkan sejak awal, terutama terhadap tahapan-tahapan yang membutuhkan dukungan sumber daya, personel, dan anggaran lebih.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, menjelaskan penyusunan perkiraan anggaran untuk penyelenggaraan dan pengawasan tahapan Pemilu dilakukan dengan menggunakan simulasi berdasarkan realisasi anggaran pada periode sebelumnya.
“Contohnya, pada tahun 2027 nanti disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2022. Anggaran tahun 2028 disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2023, dan anggaran tahun 2029 disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2024,” jelas Syafrizal.
Menurutnya, penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 dibagi ke dalam lima bab. Bab I memuat pendahuluan, termasuk latar belakang, capaian kinerja Renstra 2021–2025, dan potensi masalah.
Bab II memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta identifikasi risiko. Bab III membahas arah kebijakan dan strategi Bawaslu Pesisir Selatan. Bab IV berisi target kinerja dan kerangka pendanaan dan Bab V merupakan penutup.
“Kelima bab tersebut menjadi satu kesatuan dalam penyusunan Renstra Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan periode kali ini,” kata Syafrizal yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD).
Setelah ditetapkan melalui pleno tingkat kabupaten, selanjutnya Renstra dari Bawaslu Pesisir Selatan menjalani proses persetujuan dan penetapan secara berjenjang.
Syafrizal mengatakan, untuk Renstra Bawaslu kabupaten ditelaah oleh Bawaslu provinsi. Setelah ditelaah barulah keluar persetujuan penetapan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.Sedangkan renstra Bawaslu provinsi ditelaah oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu sebelum ditetapkan.
Ia berharap Renstra yang telah ditetapkan dapat menjadi instrumen untuk memastikan arah pengawasan berjalan terukur dan memiliki kesinambungan hingga Pemilu 2029.
“Harapan kami, melalui penetapan Renstra Tahun 2025–2029 ini, menghadirkan pengawasan Pemilu yang berkualitas melalui proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan,” ujarnya.
Selain itu, Renstra diharapkan mampu memperkuat hubungan kelembagaan pengawas Pemilu dengan masyarakat.
“Mendorong penguatan kemitraan pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil guna mewujudkan Pemilu yang partisipatif,” tutup Syafrizal.
