SURABAYA, RELASI PUBLIK — Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur memiliki kiat tersendiri dalam menangkal hoaks. Trik itu dinilai berhasil, terbukti produksi hoaks yang beredar justru datang dari luar wilayah hukum Polda Jatim.
“Hoaks harus dikelola secara bijak. Harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga kita secara bersama-sama bersepakat menolak hoaks dan hate speech yang diedarkan orang-orang tertentu,” ungkap Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirwanto, Sah, S.Ik, dalam silaturahmi dengan peserta Studi Tiru Jurnalis Sumbar, Rabu (29/5/2024), di ruang Humas Mapolda Jatim di Surabaya.
Kombes Pol Dirmanto yang didampingi Kabag Dalops Biro Operasional Polda Jatim, AKBP Made Dhanu, dan Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jatim, AKBP M. Sinwan, mengatakan, selain jajaran Forkopimda Jatim dan Dinas Kominfo Jatim, pihaknya juga mengajak berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan kelompok-kelompok masyarakat. Semua komponen itu digabungkan dalam Komite Komunikasi Digital.
“Komite Komunikasi Digital dibentuk oleh Polda Jatim, dengan harapan lebih banyak kelompok yang secara bersama-sama menolak penyebaran hoaks,” ucap Kombes Dirwanto.
Sebagai Provinsi yang besar, Polda Jatim memiliki 39 Polres yang tersebar di 38 kabupaten dan kota (Kota Surabaya 2 Polres, red). Berkat koordinasi efektif yang dibangun dengan berbagai kelompok tadi, maka Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Dari beberapa kasus yang kita tangani, ternyata potensinya justru datang dari Jatim. Semoga dalam Pilkada serentak 2024 ini, kita berharap juga berjalan dengan baik. Meski begitu, kita tetap dan terus melakukan pengawasan dan pemantauan bersama anggota Komite Komunikasi Digital yang kita nilai sangat efektif membangun suasana kondusif di masyarakat,” jelas Kombes Dirwanto.
Sebelumnya, Kepala Adpim Setdaprov Sumbar, Mursalim menyampaikan bahwa isu-isu negatif yang beredar di media-media sosial dan dibaca masyarakat, bila tidak ada yang mengkanter atau meluruskan, maka isu itu akan menjadi sebuah kebenaran di tingkat masyarakat.
“Bayangkan, bila isu negatif (hoaks) itu disebarkan di media-media sosial, maka dalam hitungan detik akan tersebar luas,” kata Mursalim.
Karena itu, lanjut Mursalim, rombongan jurnalis Sumbar yang tergabung dalam Jaringan Pemred Sumbar (JPS), melakukan studi tiru ke Provinsi Jatim yang memiliki pemilih terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.
“Kita berharap mendapatkan banyak informasi di Jatim, sehingga dapat menjadi masukan bagi pengelolaan hoaks dan hate speech dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2024,” ucap Mursalim, dalam kegiatan yang juga dihadiri Komisioner KPU Sumbar, Jons Manedi dan Kabag Humas, Rino Soetrisno.
Sama halnya yang disampaikan Ketua JPS Sumbar, Adrian Tuswandi, yang meyakini sebagai provinsi kedua besar di Indonesia, Jatim tentu memiliki dinamika yang beragam pula, khususnya dalam peredaran hoaks. (Ms)
