sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, Pemerintah Nagari Pasie Laweh, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Pasie Laweh, Rabu (16/9/2026), yang menjadi salah satu tahapan penting dalam menyusun arah pembangunan nagari untuk tahun 2027 sekaligus daftar usulan pembangunan untuk tahun berikutnya.
Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda tahunan pemerintahan nagari. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, prioritas pembangunan serta arah kebijakan pemerintah di atasnya.
Ketua Tim RKP Nagari Pasie Laweh, Eka Putri Wati, dalam paparannya menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Musrenbang sekaligus memaparkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP (DURKP) Tahun 2028.
Menurutnya, penyusunan RKP harus dilakukan secara sistematis dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus memastikan setiap program yang direncanakan memiliki dasar kebutuhan yang jelas.
“RKP Nagari bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dalam satu tahun anggaran. Karena itu, setiap usulan harus memiliki alasan, sasaran dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” demikian substansi paparan Tim RKP.
Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan capaian dan realisasi pembangunan tahun 2025 serta alokasi dana dan realisasi pembangunan tahun 2026 Pemerintah Nagari Pasie Laweh.
Paparan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Nagari Pasie Laweh, Helfi Hayati, mewakili Wali Nagari.
Penyampaian capaian pembangunan menjadi bagian penting dalam Musrenbang karena masyarakat tidak hanya perlu mengetahui apa yang akan direncanakan, tetapi juga sejauh mana program yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar terealisasi.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak berjalan tanpa evaluasi. Program yang telah dilaksanakan dapat diukur manfaatnya, sementara kegiatan yang belum terealisasi dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam penyusunan rencana berikutnya.
Hidayat: Pasie Laweh Butuh Dukungan Bersama
Wali Nagari Pasie Laweh, Hidayat, M.Pd.T, dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan nagari membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Terlebih di tengah kondisi efisiensi anggaran yang membuat pemerintah harus semakin selektif menentukan prioritas pembangunan.
Menurut Hidayat, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan semangat membangun nagari. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berharap seluruh unsur pemerintahan nagari, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan seluruh masyarakat dapat memberikan dukungan serta pemikiran konstruktif.
“Harapan kita tentu Pasie Laweh semakin baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan dukungan dan kebersamaan dari semua pihak. Di tengah efisiensi anggaran, kita harus semakin cermat menentukan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas masyarakat,” ujar Hidayat.
Camat: Musrenbang Bukan Sekadar Formalitas
Sementara itu, Camat Sungai Tarab Ahmad Effendi menegaskan bahwa Musrenbang Nagari merupakan tahapan lanjutan setelah pelaksanaan Musyawarah Nagari (Musnag).
Karena itu, Musrenbang memiliki posisi strategis dalam memastikan berbagai hasil pembahasan dan aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi perencanaan pembangunan yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Musrenbang ini merupakan tahapan lanjutan dari Musnag. Karena itu, forum ini menjadi sangat strategis untuk menyusun dan menetapkan prioritas pembangunan nagari,” ujar Ahmad Effendi.
Ia juga mengingatkan pemerintah nagari agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi memberikan perhatian serius terhadap program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan.
Menurutnya, kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan maupun kegiatan lembaga yang telah direncanakan perlu segera dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah tersebut penting agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berujung pada SiLPA.
“Program pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lembaga harus segera dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan. Jangan sampai anggaran sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal sehingga akhirnya menjadi SiLPA,” tegasnya.
Selain itu, Ahmad Effendi juga menyoroti persoalan Badan Usaha Milik Nagari (BumNag) yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.
Menurutnya, BumNag seharusnya mampu menjadi salah satu instrumen penggerak ekonomi masyarakat nagari. Karena itu, berbagai persoalan yang menghambat pengelolaan dan pengembangannya harus segera dibenahi melalui langkah yang tepat dan sesuai aturan.
“Persoalan BumNag juga harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. BumNag harus bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nagari dan masyarakat,” katanya.
Musrenbang Pasie Laweh akhirnya tidak hanya berbicara tentang apa yang akan dibangun, tetapi juga tentang bagaimana pembangunan itu direncanakan, dibiayai, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
Di tengah efisiensi anggaran, tantangannya semakin jelas: bukan seberapa banyak program yang bisa dicantumkan dalam dokumen perencanaan, melainkan seberapa banyak program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata bagi Pasie Laweh. (d13)
