PADANG, RELASIPUBLIK —Senin sore tadi, Ketua Dewan Kehormatan DPD RI yang juga Ketua Dewan Pembina Jaringan Pemred Sumbar (JPS) H Leonardy Harmainy menandatangani SK kepengurusan JPS periode 2022-2025.
“Kepengrusan tidak perlu banyak, setiap ada kegiatan bentuk panitia, itu organisasi non partai ya, kalau Parpol memang butuh kepengurusan besar,” ujar H Leonardy Harmainy saat menandatangani SK JPS di Claytone Cafe, 13/3-2023.
JPS kata Leonardy Harmainy dibentuk untuk sharing dan penguatan topik pemberitaan.
“JPS adalah organisasi silaturahmi para Pemred media di Sumbar, JPS ini wadah cair, JPS ini tempat ngumpul-ngumpul sharing topik untuk kemajuan daerah dan kesejahterana masyakat Sumbar,” ujar Leonardy Harmainy kepada Ketua terpilih JPS Adrian Tuswandi.
JPS periode kedua ini kedepan mesri mempertajam topik berita terkait politik, ekonomi dan sisi humanisme.
“Politik jangan sampai lewat, JPS harus mengawalnya, lalu ekonomi, mestinya media jaringan JPS lebih tajam menguliti soal tongginya inflasi Sumbar, apa dan bagaiman pemicunya dan bagaimana mengatasinya, juga pertumbuhan ekonomi terutama tentang pariwisata,”ujar Leonardy.
Leonardy Harmainy bertemu JPS ‘Lovers’ tadi itu di Clayton Cafe ada Zondra Volta, Mona Sisca, Gusdi Riko, Robby Cahyadi dan Nendo.
*Kemenkes Anggaran Atasi Stunting itu Desakan DPD RI*
Senator DPD RI ini mengungkap sebuah fakta soal penanganan stunting di Indonesia.
“Baru 2023 inilah, ada anggaran di Kemenkes RI untuk entaskan stunting di Indonesia. Terus terang adanya APBN itu hasil perjuangan habis-habisan Komite IV DPD RI,” ujar Leonardy Harmainy.
Sebelumnya tanpa anggaran khusus, justru untuk program sikat stunting yang ada poroti dana desa atau di sumbar dana nagari.
Ketika dana tak dikeroyok untuk habiskan stunting itu dan sudah warning WHO ke Indonesia, dipastikan itu stunting tidak akan tuntas.
“Anak stunting ditimbang, lalu dikasih gizi, bulan depan berat badan anak itu harus naik dua ons. E malah nggak naik-naik, karena apa, tanpa dibekali gizi saat anak itu pulang ke rumah dari posyandu. Itu saya dapat dari Walinagari di daerah pemilihan saya Sumbar,” ujar Leonardy.
Ada diinformasikan, habis dari Posyandu anak stunting dikasih Rp 9 ribu buat beli makanan balita bergisi
“Pertanyaanya bagaimana anak stunting itu naik bobotnya 2 ons bulan berikutnya kalau uang beli makanan bergisi 9 ribu rupiah,” ujar Leonardy.
Nah itu, JPS periode kedua mesti konsen kawal soal stunting ini beritakan terus supaya sisi humanis anak stunting dan praktek pengentasannya menjadi viral.
“Ingin punahkan stunting di Indonesia ya dananya harus keroyokan tidak andalkan dana desa saja, APBN, APBD privinsi, kota dan kabupaten harus anggarkan juga dananya,” ujar Leonardy.
Dan itu lagi, kemana JPS dan kemana media soal inflasi Sumbar 2022 dari data tertinggi di Indonesia.
“Soal infalasi provinsi ini 2022 tertinggi di Indonesia, kok JPS tidak. mengeksplorenya, kenapa dan bagaimana, serta. mengapa bisa terjadi, ini harus menjadi pembahasan, sekali sebulan JPS mestinya,” ujar Leonardy l.
Jaringan Pemred Sunbar (JPS) beranggotakan sekitar 30 Pemred dan nowner media cetak, media online dan radio, untuk kepengurusan keduanya akan dilantik pada Senin 20 Maret 2023 di Auditroium Istana Gubernur Sumbar.
“Selain pelantikan JPS, juga digelar diskusi tentang Ramadhan dan Idulfitri, Stabilkah Harga Bahan Pokok. Insya Allah kita mengundang pakar terkait pasar bahan pokok di dua momen religius terbesar di Sumbar,” ujar Ketua Panitia Pelantikan dan Diskusi JPS, Zondra Volta. (***)
