Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BERITA UTAMADAERAHPOLITIKTERBARU

Sejumlah Kegiatan Program di Tahun 2018 Masih Ada Yang Belum Terbayarkan

148
×

Sejumlah Kegiatan Program di Tahun 2018 Masih Ada Yang Belum Terbayarkan

Sebarkan artikel ini

PADANG, RELASIPUBLIK — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar , baru ini mengatakan kepada wartawan di parlemen , Bahwa sejunlah kegiatan program di tahun 2018 masih banyak yang belum terbayarkan mengingat pada tahun 2018 lalu ada beberapa program kegiatan belum terbayarkan akibat belum adanya landasan hukum untuk merealisasikan pos anggaran tersebut.” ujar Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius .

Maka berangkat dari itu, DPRD Sumbar meminta. Pemerintah provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan draft peraturan gubernur (Pergub) terkait Bantuan Keungan Khusus (BKK) kabupaten/kota tahun 2019 .

” Dan kita di DPRD Sumbar menyoroti salah satu hal itu , yakni adanya sejumlah program kegiatan tahun 2018 yang masih terbengkalai dan belum dibayarkan , apakah dimasukan ke dalam APBD 2019 atau konsep lainnya. Pemrov mesti berjelas-jelas akan hal ini,” ujar Arkadius

Lebih lanjut , ia katakan ,ada kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2018 yang belum terbayarkan. Pada hal mekanisme pengerjaan tersebut tidak semesti dibayarkan pada tahun berikutnya (2019).

Sementara itu, Badan Keuangan Khusus ( BKK ) sendiri, memiliki fungsi strategis dalam tatanan pembangunan daerah. Jika tidak ada BKK maka pembangunan daerah tidak akan merata, BKK kabupaten/kota tahun 2018 masih mengendap pada kas daerah dan belum disetorkan hingga sekarang menjadi silpa provinsi.” Ujar Arkhadius

Sedangkan untuk merelisasikan dana tersebut, butuh regulasi yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.” terang dia.

“ Namun untuk tahun 2019 sejumlah program yang akan dilaksankan melalui BKK telah dimasukan dalam APBD, namun karena regulasi belum jelas. Realisasi tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

Dia menambahkan, kunci terealisasinya BKK berada pada Pergub, meski 2019 merupakan tahun politik dewan tidak pernah berpikir memanfaat dana tersebut untuk kepentingan sosialisasi dalam meraup suara, jika dana tersebut tidak direalisasikan atas usulan dewan namun tidak terlaksana, maka akan berdampak buruk terhadap elektabilitas dewan.

“Kita berharap, dengan adanya BKK masyarakat dapat merasakan dampak positif terhadap kucuran dana tersebut, seperti jalan yang bagus, hingga untuk urusan lainya,” ucapnya.(Dewi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *