Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
DAERAHOPINITERBARU

Nasib Hidup Rakyat Kecil Semakin Tidak Menentu

507
×

Nasib Hidup Rakyat Kecil Semakin Tidak Menentu

Sebarkan artikel ini

Oleh OKTOVIANUS WANDIKMBO, SE.MM,

Mereka punya energi dan kemampuan seadanya, tidak ada daya, Mereka usaha seadanya saja, untuk memenuhi nafkah hidup sehari- hari. Mereka adalah mama-mama Hebat pejuang sejati tulang punggung keluarga mempertahankan hidup diri mereka dan keluarganya.

Menjual dari hasil garapan mereka sendiri dengan cara berladan sederhana dan tradisional. Namun tidak cukup kebutuhan terus bertambah, harga barang terus naik. Arus persaingan dalam dunia ekonomi semakin genit. Rakyat jelata terus tersingkir walaupun harapan hidup ada keinginan semakin jauh. Ada terjadi jurang pemisah antara orang kuat berduit dengan rakyat jelata terus terjadi dan memiluhkan. sirnahlah dari hadapan diri mereka keadilan sosial bagi rakyat dan orang-orang pinggiran.

Ditengah hiruk pikuk gontah gantik persaingan, mereka hampir tak berdaya. Dimanakah anak-anak mereka? Che Guevara, Bung karno, Nelson Mandela telah melihat hal yang sama. Kapitalisme telah mereduksi nilai-nilai sosialis kita hari ini. Mereka yang termarjinalkan di nafikan. Sementara mereka tidak tahu harus mengaduh kemana. Hanya bisa memohon Tuhan menolong mereka sebagai kekuatan dan sumber berkah bagi mereka dan Perisai pelindung ketahanan dan harapan hidup bagi mereka.
Kondisi krisis ekonomi yang terus-menerus terjadi pada rakyat .

Struktur dan konsepsi serta perang ideologi perspektif geopolitik dunia, asimetris dan beberapa konsep perang ilmiah melalui cara dan metode baru secara, terstruktur, masif dan tersistem telah terjadi dan terus terjadi.
Perang ekonomi global yang tidak mendukung lagi. Antara Negara-negara yang menyakini diri sebagai aktor embrio penentu kebijakan ekonomi politik barat dan timur dan Asia Pasifik.

Indonesia yang mengakui dirinya sebagai negara agraris dan bangsa yang besar di Asia tenggara juga belum memberikan dan menyakinkan kepada rakyatnya bahwa kami bangsa yang makmur dan sejahtera.

Kami masih menghidap Ducth Disease /masih menghidap penyakit Belanda masa lalu. Sistem perbudakan dan budaya korupsi terus dilahirkan serta terus dilestarikan, Cerita masa lalu adalah kenyataan hari ini. Sejarah perbudakan segala dimensi khususnya ekonomi terbawa dan terkontaminasi dalam benak diri kita.

Krisis Ekonomi 1997 yang lalu menjadi cerita kenyataan proses kerasnya persaingan ekonomi antara kehancuran dan tumbuh kembang revolusi Kapitalis liberal dan Aliran sosial serta lahirnya sistem ekonomi demokrasitis terpimpin masa lalu dan masa kini.
Amerika dan Kapitalis liberalisnya mengakui sebagai pilar penentu solusi mendorong ekonomi Dunia yang terjadi krisis ekonomi masa lalu , Namun sia- sia juga hasilnya. Hanya menjadi hegemoni kepentingan Amerika dan sekutunya. Celakalah Mereka.

Produk paket kebijakan perdagangan politik ekonomi global antar indeologi kapitalis dan sosialis serta ekonomi konsitusi terpimpin terus terjadi persaingan. Negara penguasa ekonomi dunia mengakui dirinya sebagai dialah yang kuat dan maju. mereka berani mengatur permainan hegemoni politik ekonomi global dan pemetaan kawasan perdagangan antar kawasan, Negara dan Benua.

Sekarang menjadi pertanyaan apakah Indonesia sudah siap hadapi gempuran perang perdagangan /ekonomi tersebut sebagai negara yang menganut ekonomi konsitusi pancasila/ekonomi campuran?? Sementara kebijakan politik ekonomi Indonesia yang tidak jelas justru struktur ekonomi yang berkepihakan pada neo kapitalis dan neo liberalis yang secara tidak langsung merajalela dipelosok nusantara ini.

Struktur ekonomi Indonesia yang tidak seimbang antara jawa dan indonesia lain, jurang kesenjangan ekonomi Indonesia yang terus terjadi, sangat terasa dan memiluhkan.

Papua merupakan salah satu pulau terbesar dan terluas nomor urut 3 dari Dunia yang kaya akan SDA yang begitu tersimpan dalam perut bumi, diatas permukaan bumi dan dalam laut yang sangat kaya dan misterius. Namun sayangnya pemerintah, beberapa perusahan asing, BUMN dan Swasta yang mengoperasi di Papua seharusnya menjadi pilar penentu ekonomi Papua dalam dobrakan membangun dan dorong ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan. Ternyata menjelma menjadi sarang hantu penindasan, akar permasahan dan menyiksakan berbagai masalah bagi rakyat papua.

Papua menjadi pulau cantik yang merebutkan oleh penguasa dunia. Sementara rakyat Papua sebagai pemilik sulung hanya menjadi objek politik ekonomi global kapitalis.

Realitas yang terjadi saat ini pemerintah kehilangan akal dan kehilangan arah sehingga pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan, UMKM, Koperasi dan sektor sumber daya ekonomi lain dari hilir sampai hulu secara terselubung masih dikendalikan dan dikuasai oleh orang non papua. Orang asli papua dimarginalkan dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan. Pemilik negeri ini hanya sebagai penonton dan berdiam diri. Padahal kesempatan dan peluang untuk memberikan kesejahteraan masyarakat papua adalah yang utama dan prioritas.

Menjadi pertanyaannya apakah pemerintah tidak mampu membuat konsepsi dan sistem ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang keberpihakan kepada masyarakat asli papua?
Apakah papua kekurangan Sumber daya yang kita miliki.

Ataukah memang belum bisa membangun ekonomi masyarakat asli papua dengan konsep dan sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

Upaya-Upaya yang harus dilakukan adalah :
Surga Kecil yang jatuh dibumi (Papua) mempunyai sumber daya alam yang melimpah ruah ini merupakan tantangan baru bagi semua pihak dalam hal ini pemerhati ekonomi baik pemerintah, swasta, BUMN dan asing serta stakeholder lainya.

Papua yang merupakan pemerintahan OTSUS yang akan nantinya menjadi pilar penentu kebijakan pembangunan ekonomi dengan berbagai cara dan penanganan yang serius bagi masyarakat asli sebagai tugas dan tangung jawabannya terhadap masyarakat sebagai objek pembangunan yang nanti mewujudkan papua yang adil, makmur dan sejahtera serta mandiri dengan pengolahan sumber daya yang dimilikinya.

Tantangan baru pemerintah adalah bagaimana menciptakan sistem, konsep kebijakan politik ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan, bagaimana menciptakan iklim ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan, bagaimana ruang-ruang dan payung hukum bagi ekonomi masyarakat. Peningkatan tidak hanya parsial tapi harus didukung dengan akses modal, manajemen rival pengolahan, informasi dan teknologi, akses informasi Pasar, pembicaraan dan penjaminan serta fungsi pengawasan kepada ekonomi khususnya rakyat kecil.

Ini merupakan tantangan baru pemerintah baru saat ini sebelum kami kalah bersaing dan sebelum menghadapi tantangan persaingan ekonomi antar daerah, nasional dan tingkat global. Pemerintah dan stakeholdernya Ini perlu ditangkap dan di kembangkan potensi kita miliki dengan sistem dan metode penyelanggaraan tata kelola ekonomi dengan efektif.

Harapan dan Tantangan :
1. Bagaimana dengan Bonus demografi 2045 ???
2. Orang Papua sudah berpikir jauh ke sana?
3. Apakah tua dulu baru sukses???
4. Kita berjalan jauh ternyata begini dan disini???
5. Apakah Papua bisa jadi daerah yang mau???
6. Mengapa Ekonomi Papua hanya menjadi objek kepentingan politik ekonomi Indonesia dan dunia.

“Mari Bilangan Besar Bangun Ekonomi Papua”

Nabire, 24 , Mei 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *