PAINAN—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan mulai menyiapkan strategi pengawasan yang beradaptasi dengan perubahan lanskap demokrasi digital sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Langkah tersebut diwujudkan dengan menerbitkan majalah digital “Suara Pengawasan,” yang untuk pertama kalinya dikembangkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.
“Penerbitan majalah tersebut rencana dilaunching lusa Senin (17/8) oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat, ” kata Ketua Bawaslu Afriki Musmaidi di Painan, Sabtu (15/8).
Majalah tersebut, katanya, dimaksud sebagai media dokumentasi, edukasi, sekaligus publikasi berbagai aktivitas pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan transformasi digital tidak dapat lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi karakter masyarakat yang semakin terkoneksi dengan teknologi.
“Majalah digital ini merupakan bagian yang mesti dimulai, agar transformasi menuju Pemilu 2029 nanti tidak membuat kami kewalahan menghadapi kemajuan teknologi,” ujar Afriki
Menurut dia, Majalah Digital Suara Pengawasan Edisi I memuat potret pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Selain dokumentasi kegiatan, majalah tersebut juga menghadirkan beragam pengetahuan kepemiluan dalam bentuk opini dan tulisan edukatif.
“Di dalam majalah digital ini kami memberikan potret pengawasan yang telah dilakukan pada interval Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga terdapat berbagai pengetahuan tentang kepemiluan dalam bentuk opini,” katanya.
Tidak hanya itu, Suara Pengawasan juga memuat berbagai inovasi yang telah dikembangkan Bawaslu Pesisir Selatan sepanjang semester pertama 2026.
Beberapa di antaranya adalah program Kelas Pemilu, program siaran radio Bawaslu Mangudara, serta podcast Baraja Pemilu atau Bersama Rakyat Jaga Pemilu.
Afriki mengatakan, keberadaan majalah digital tersebut diharapkan menjadi bagian dari perubahan pola komunikasi kelembagaan Bawaslu. Informasi pengawasan tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan tatap muka atau kanal konvensional, tetapi juga dikemas dalam format yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital.
“Majalah digital ini akan kami luncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus nanti. Insyaallah akan diresmikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kami juga akan mengundang stakeholder kepemiluan di Pesisir Selatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi.
Ia menyebut tingginya konektivitas masyarakat Pesisir Selatan terhadap internet menjadi alasan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk terus melakukan inovasi berbasis digital.
“Kalau melihat kondisi saat ini, sekitar 90 persen masyarakat Pesisir Selatan sudah terhubung dengan internet, mengacu pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Karena itu, kondisi tersebut perlu dimaknai dengan inovasi yang berkesesuaian dengan digitalisasi,” kata Rinaldi.
Menurutnya, perkembangan tersebut juga harus dibaca dalam konteks munculnya generasi digital native, yakni generasi yang sejak awal kehidupannya telah akrab dengan teknologi digital. Generasi tersebut memiliki karakter berbeda dalam memperoleh informasi. Mereka dapat mengakses informasi kapan saja, dari berbagai sumber, dan melalui beragam platform.
Namun, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Kecepatan memperoleh informasi terkadang membuat seseorang lebih mudah menerima informasi tanpa melalui proses verifikasi dan refleksi yang memadai.
“Generasi digital native ini haus informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi kapan saja. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana informasi bisa sampai, tetapi bagaimana informasi tersebut memiliki kedalaman dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rinaldi.
Lebih dikatakan, Dalam konteks kepemiluan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bawaslu. Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif perlu dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat digital. Majalah digital Suara Pengawasan menjadi salah satu upaya awal Bawaslu Pesisir Selatan untuk membangun ruang informasi kepemiluan yang lebih adaptif, sekaligus mendokumentasikan inovasi pengawasan yang telah dilakukan.
Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada publikasi, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat menjelang Pemilu 2029, tutup Rinaldi.
