JAKARTA, RELASIPUBLIK – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis (23/7/2026).
Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, tersebut bertujuan memastikan seluruh persyaratan administrasi dan tata ruang dapat segera dipenuhi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera direalisasikan.
Dalam kunjungan ke Kemensos RI, rombongan diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. Turut mendampingi Maigus Nasir, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri.
Pada pertemuan tersebut, Herman Koswara mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Padang yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Namun, ia menekankan pentingnya penyelesaian status kepemilikan lahan agar dapat diserahkan kepada Kemensos RI sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.
“Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan,” ujar Herman.
Usai dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dan diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan berbagai persyaratan administrasi terkait lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma Julianti menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh persyaratan tata ruang dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota Padang dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat,” ujar Maigus.
Ia menjelaskan, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat yang menjadi modal awal dalam pengembangan program tersebut. Karena itu, hasil koordinasi dengan Kemensos dan ATR/BPN diharapkan dapat mempercepat penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang.
“Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Maigus.
