JAKARTA, RELASI PUBLIK–Acara peluncuran (launching) nasional Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) dan Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan, Kamis pada 31 Agustus 2023 itu terasa istimwa, seba pada hari itu Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menjadi satu-satunya gubernur yang diminta untuk menerima langsung Keputusan Menkes (Kepmenkes) terkait ILP tersebut.
Dalam hal ini Pemprov Sumbar dinilai cepat dalam menindaklanjuti ILP. Bahkan, itu telah diterapkan Sumbar sejak program tersebut masih dalam tahap uji coba di Kemenkes RI.
Mahyeldi menyebutkan, konsep ILP yang digagas Kemenkes tersebut sehaluan dengan fokus Pemerintah Provinsi (Pemoprov) Sumbar dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi warga Sumbar.
“Alhamdulillah, kami hari ini menghadiri peluncuran ILP yang digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Selain itu, kami juga hadir untuk menerima langsung Keputusan Menkes terkait ILP, karena sebelumnya saat program ini masih dalam tahap uji coba pada tahun 2022, kita langsung mengadopsinya dengan melahirkan program Poskesri Prima dan Posyandu Terintegrasi,” ucap Gubernur Mahyeldi di Grand Ballroom JIEXPO Convention and Theatre, Kemayoran, Jakarta.
Gubernur menyebutkan, transformasi pelayanan kesehatan primer sejalan dengan kebijakan nasional 2020-2024, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama sekali dalam hal penguatan pelayanan kesehatan primer (Primary Health Care), dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.
“Ini sangat sejalan dengan upaya kita di Provinsi Sumatera Barat. Seperti beberapa waktu lalu, kami berkegiatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana sektor kesehatan menjadi agenda utama yang ditelaah kekurangannya dan dicari jalan keluar penyelesaiannya,” ucap Mahyeldi lagi.
Dalam kesempatan kunjungan ke Mentawai, sambung Mahyeldi, dilakukan peluncuran aplikasi Help Me atau Help Mentawai hasil inovasi RSUD Mentawai, yang bertujuan agar warga lebih cepat mendapatkan akses layanan kesehatan di saat-saat emergency. Selain itu, Pemprov Sumbar juga menyalurkan kebutuhan alat kesehatan (alkes), serta mencari jalan keluar atas kekurangan SDM kesehatan seperti dokter, untuk ditempatkan di salah satu daerah terluar Indonesia tersebut.
“Jadi, ILP ini betul-betul sejalan dengan apa yang kita fokuskan di Pemprov Sumbar. Semoga dengan demikian, pelayanan kesehatan masyarakat kita semakin meningkat cakupan dan kualitasnya,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, dr. Maria Endang Sumiwi, MPH menyebutkan, Kementerian Kesehatan sebelumnya telah menetapkan enam (6) sistem Transformasi Kesehatan, di mana pilar pertama adalah Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer, yang salah satu upaya penguatannya melalui ILP mulai dari Puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (Pustu), hingga ke Posyandu.
“Fokus ILP ada tiga. Pertama, siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan. Kedua, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Ketiga, memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa,” ucapnya menjelaskan.
Maria Endang juga menerangkan, pelaksanaan ILP berlangsung di setiap level wilayah mulai dari kecamatan hingga langsung ke tengah-tengah masyarakat. Prinsipnya, Puskesmas memberikan pelayanan yang semula berbasis program, menjadi berbasis siklus kehidupan sebagai platform ILP. Konsep ILP ini kemudian diikuti pula di tingkat desa/kelurahan dengan keberadaan Puskesmas Pembantu.
Pustu sebagai jaringan Puskesmas, sambungnya, akan bertanggung jawab memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan. Pustu akan memberikan pelayanan kesehatan sesuai paket layanan Pustu, yang berorientasi pada promotif dan preventif, serta mengkoordinir pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Posyandu dan kunjungan rumah oleh kader Posyandu. Penguatan peran Pustu dan Kader tersebut diharapkan lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Selain itu, Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) juga dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
“Konsep ILP ini telah kita uji cobakan di sembilan (9) Provinsi pada tahun 2022, didukung oleh Kemenko PMK, Kemendagri dan Kemendes PDT Transmigrasi, dengan hasil uji coba ILP yang baik, di mana terjadi peningkatan cakupan dan layanan di Puskesmas, Pustu/Poskesdes, Posyandu, dan kunjungan rumah. Oleh sebab itu, dalam rangka percepatan ILP ke semua Puskesmas di Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi, advokasi, serta penggalangan komitmen melalui kegiatan ini,” ucapnya menutup. (adpsb)
