SUMBAR, RELASI PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) di Auditorium Gubernuran, Kamis (4/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, unsur Forkopimda, kepala OPD terkait, serta perwakilan PT Pertamina (Persero) dan Hiswana Migas.
Dalam arahannya, Mahyeldi menegaskan persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU harus segera ditangani melalui sistem pengawasan BBM subsidi yang lebih efektif, terukur, dan terpadu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran distribusi barang, perekonomian daerah, dan lalu lintas.
“Hasil pendalaman yang dilakukan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa salah satu faktor utama penyebab kelangkaan solar subsidi adalah adanya penyalahgunaan distribusi BBM untuk kegiatan tambang ilegal. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Mahyeldi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah provinsi, serta instansi vertikal terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan distribusi BBM subsidi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Untuk memperkuat pengawasan di daerah, Mahyeldi mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi yang didukung anggaran memadai serta mekanisme pelaporan berkala kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa sejak 1 April 2026 pemerintah telah memberlakukan pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan pribadi maksimal 50 liter per hari sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan dan pemerataan distribusi energi bersubsidi.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat, Helmi Herianto, menjelaskan bahwa antrean panjang BBM subsidi telah menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
Menurut Helmi, sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan di lapangan antara lain penggunaan kendaraan tua yang telah dimodifikasi, tangki kendaraan yang diperbesar untuk menampung lebih banyak BBM, penggunaan barcode yang sesuai nomor polisi namun tanpa dokumen kendaraan yang sah, hingga penggunaan kendaraan tanpa mesin yang ditarik kendaraan lain guna menghindari identifikasi petugas.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Sumbar bersama instansi terkait telah membentuk Satgas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian JBT, JBKP, dan LPG 3 kilogram yang secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta pengawasan di SPBU.
Pengawasan juga diperkuat melalui kolaborasi antara Polda Sumbar, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas. Berbagai langkah dilakukan mulai dari pengawasan rutin di SPBU, digitalisasi sistem distribusi BBM subsidi, hingga penandatanganan pakta integritas oleh pengusaha SPBU dan agen LPG sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran energi bersubsidi.
Dalam rapat tersebut, Helmi juga memaparkan kondisi kuota BBM subsidi tahun 2026 yang mengalami penurunan secara nasional. Kuota Pertalite nasional turun 6,28 persen menjadi 29,27 juta kiloliter, sedangkan kuota Solar turun 1,32 persen menjadi 18,64 juta kiloliter.
Untuk Sumatera Barat, alokasi kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 558.488 kiloliter Solar dan 704.919 kiloliter Pertalite. Khusus Solar, kuota tersebut mengalami penurunan sekitar 1,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat menandatangani kesepakatan bersama untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendistribusian JBT dan JBKP di wilayah masing-masing.
Seluruh kepala daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sekaligus mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan negara dan masyarakat. (adpsb/rmz/bud)
