BOGOR, RELASI PUBLIK – Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa ((Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Workshop Supervisi dan Pengendalian Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa ( P3PD).
Kegiatan digelar selama tiga hari (20-22 November 2023), di Hotel Lorin, Bogor dihadiri 230 peserta dari unsur: Dinas PMD, Provinsi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB, Perwakilan Komponen1, Komponen 2, Komponen 3, CPMU, Senior Advisor, TA sektretariat, NMC dan RMC 2, RMC 4, RMC 6 dan RMC 7.
TB Chaerul Dwi Sapta sebagai Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu menganjurkan dan sekaligus meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) di seluruh provinsi untuk memperkuat Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa ( P3PD) pada tahun 2024.
“Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi adalah dengan mengoptimalkan eksistensi Sekretariat Bersama (Sekber)P3PD di masing-masing Provinsi. Dinas PMD Provinsi sebagai pimpinan Sekretariat Bersama (Sekber) P3PD di masing-masing daerah,”ujar TB Chaerul Dwi Sapta.
Dinas PMD kata TB Chaerul mempunyai peran yang cukup besar dalam kemajuan P3PD tahun 2024.
“Bapak dan Ibu, P3PD akan berakhir pada tahun 2024. Saya mohon dukungan dari pemerintah daerah khususnya Departemen PMD selaku pimpinan Sekber untuk memperkuat P3PD demi keberlangsungan program ini agar tidak sia-sia. Mohon dimanfaatkan dengan baik, dengan harapan program ini bermanfaat bagi masyarakat,”ujar Chaerul Dwi Sapta.
Selain itu, Chaerul meminta Dinas PMD dan Regional Management Consultant (RMC) P3PD dapat berkolaborasi dalam mengidentifikasi isu-isu strategis untuk dijadikan masukan pada 2024 sebagai pedoman bersama untuk menjadikan program P3PD sebagai salah satu wadah berkontribusi menjawab seluruh isu strategis tersebut, maka tentu saja dukungan semua pihak di harapkan untuk membantu
uapaya capaian tersebut.
“Yang belum punya Sekber sebaiknya segera dibentuk, ini penting. Bank Dunia minta ada SK Sekber, tanpa adanya SK Sekber dukungan tidak bisa diberikan dalam menyukseskan P3PD, saya harap kita bisa mengidentifikasi isu-isu strategis untuk dijadikan masukan dalam Implementasi 2024. Minggu ini kita sedang menyusun AWPB (Rencana Kerja Tahunan), kalau ada masukan akan memperkuat perencanaan program tahun 2024,” tambah Chaerul.
Chaerul juga langsung menanyakan kepada masing-masing Koprov dan perwakilan dinas PMD Provinsi, menjawab pertanyaan tentang provinsi Sumatera Barat yang belum ada SK Sekber.
Feri Irawan (Koprov Sumatera Barat) mengatakan bahwa SK Sekber Provinsi Sumatera Barat sudah masuk ke Biro Hukum.
“Insyalah akan selesai pada Jumat ( 24 Nov 2023),”jawab Feri.
Chaerul berharap betul bahwa pelaksanaan pelatihan P3PD pada tahun 2024 juga harus fokus pada Key Performance Indikator (KPI) terbaru yang ditetapkan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, kepada RMC seluruh Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah agar terus melakukan kolaborasi dengan upaya melakukan monitoring dan evaluasi serta menjaga harmonisasi hubungan kepada siapapun termasuk lintas program. (kay)
