PADANG, RELASI PUBLIK —- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menilai Madrasah swasta memiliki peluang besar untuk menjadi sekolah terfavorit di Sumbar. Sebab, sekolah ini memiliki fleksibilitas untuk mengintegrasikan materi pembelajaran sains dan agama dalam kurikulumnya.
“Madrasah swasta memiliki keleluasaan untuk mengintegrasikan mata pelajaran sains dan agama dalam kurikulumnya, karena tidak terikat sepenuhnya dengan kurikulum nasional. Saat ini, pola seperti ini diminati oleh masyarakat, terutama 30 persen warga Sumbar yang mampu memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka,” kata Mahyeldi di Padang, Minggu (1/10/2023).
Gubernur Mahyeldi menyampaikan pandangan ini saat menghadiri Pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) Sumbar untuk Masa Bhakti 2023-2028.
Mahyeldi menekankan bahwa Madrasah Swasta di Sumbar harus memaksimalkan potensi untuk menawarkan keunggulan yang berbeda dari sekolah lain dengan meningkatkan kompetensi para pengajar dalam bidang sains dan agama.
“Status sebagai sekolah swasta sebenarnya memberikan keunggulan tersendiri, karena memberikan fleksibilitas untuk memaksimalkan peran orang tua siswa dalam pengembangan sekolah,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menyoroti bahwa banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak mereka. Menurut Mahyeldi, sekitar 30 persen warga Sumbar berpikiran serupa dan memiliki kemampuan finansial yang baik.
“Jadi, tidak perlu khawatir untuk menetapkan tarif yang lebih tinggi, selama kualitas pendidikan terjaga dengan baik,” tambah Mahyeldi.
Terkait PW PGMNI Sumbar, Gubernur Mahyeldi berharap agar dapat meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan mutu pendidikan di Sumbar.
“Pendidikan merupakan prioritas serius bagi Pemprov Sumbar. Saat ini, sekitar 30 persen dari APBD Sumbar 2023 dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pada tingkat nasional, 20 persen APBN juga dialokasikan untuk pendidikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGMNI, Heri Purnama, mengatakan pelantikan PW PGMNI di Sumbar ini merupakan yang ke-13 dari 32 provinsi yang telah memiliki cabang PGMNI di Indonesia.
“Organisasi ini hadir untuk memperjuangkan nasib guru Madrasah di Indonesia. Saat ini, kita telah hadir di 32 provinsi di Indonesia,” ungkap Heri Purnama.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Hendri Pani Dias, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.286 Madrasah yang tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumbar. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 200-an yang berstatus negeri, sementara sisanya adalah swasta. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mendukung pengembangan Madrasah.
“Kami di Kanwil Kemenag menyadari bahwa kami tidak dapat bergerak sendiri dalam mendukung pengembangan semua Madrasah di Sumbar. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, terutama Pemprov Sumbar,” ungkap Hendri Pani.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 30 tahun 2022, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan kepada Madrasah berupa dana hibah. Menurutnya, hal ini dapat menjadi landasan bagi daerah untuk lebih berperan dalam pengembangan Madrasah di Sumbar.
Pengurus inti PW PGMNI yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah Amrizon sebagai Ketua Umum PW PGMNI Sumbar, Fajrio sebagai Sekretaris Umum, dan Suhandis sebagai Bendahara Umum. (adpsb)
