LOMBOK BARAT, RELAS PUBLIK – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Dalam forum yang mempertemukan para gubernur se-Indonesia tersebut, Mahyeldi menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah guna menyukseskan pelaksanaan program prioritas nasional sekaligus meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.
“Di tengah berbagai tantangan daerah saat ini, kita mesti memperkuat koordinasi dan kolaborasi antardaerah. Sulit jika hanya berjalan sendiri. Itulah salah satu alasan kita perlu hadir di forum ini,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, APPSI merupakan wadah strategis bagi para kepala daerah untuk bertukar pengalaman, memperkuat koordinasi, serta menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional maupun daerah.
Kehadiran Mahyeldi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar juga menjadi bukti komitmen Pemprov Sumbar dalam mempererat kerja sama antardaerah demi mendorong pembangunan yang lebih efektif dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Turut mendampingi Gubernur Sumbar dalam kegiatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumbar Ezeddin Zain, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar Nolly Eka Mardianto.
Rapat kerja APPSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dalam arahannya, Bima Arya menekankan pentingnya penguatan koordinasi, integritas, dan kepemimpinan yang transformasional sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, gubernur memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, para gubernur diminta memastikan koordinasi yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan berbagai program prioritas nasional berjalan selaras dan efektif.
Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri agar para gubernur secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama bupati, wali kota, serta organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
Selain memperkuat koordinasi, gubernur juga diminta memimpin langsung pelaksanaan program-program strategis, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi, enggak pernah absen. Kadang bergantian Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain. Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program agar hasilnya optimal,” kata Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
Lebih lanjut, Bima menilai kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin transformasional yang mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum.
“Kami berharap sekali di forum ini Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing agar bisa menjadi contoh bagi daerah yang masih membutuhkan peningkatan kinerja,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
Rapat Kerja APPSI berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, dan diikuti seluruh gubernur dari berbagai provinsi atau perwakilannya, beserta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI. (adpsb/bud)
