Sumenep – Debat antara Kuasa hukum Sayyidah ( pelapor ) dan H Abd Kadir (terlapor ) Mengenai dugaan penggelapan kapal milik almarhum Sulaiman berujung saling bantah. Debat yang digelar oleh “Jangan Bocor” itu bertempat di HK Resto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Sabtu (31/10/2026).

Dalam Forum Debat itu menghadirkan dua penasihat hukum dari pihak pelapor, yakni Sulaisi Abdurrazaq dan kuasa hukum terlapor Kurniadi, SH. Keduanya menyampaikan paradigma hukum yang berbeda terkait perkara yang saat ini telah memasuki tahap penyidikan di Polresta Sumenep.

Selain itu, Dihadiri sejumlah aktivis dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), insan media, serta advokat. Forum itu dipandu Ibnu Hajar, Tenaga Ahli Bupati Sumenep, yang bertindak sebagai moderator.

Dalam pengantarnya, Ibnu Hajar menyampailan bahwa forum “Jangan Bocor” tidak bertujuan tidak memperkeruh kedua belah pihak dalam persoalan yang sedang berjalan. Namun, kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat.

” Persoalan hukum perlu dilihat secara komprehenshif agar kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan tidak hanya menerima informasi dari satu pihak.”jelasnya.

Terkait hal itu, Sulaisi Abdurrazaq bersikukuh bahwa perkara yang dilaporkan kliennya berkaitan dengan harta bersama antara almarhum Sulaiman dan Sayyidah selaku pelapor adalah benar.

Bahkan, Ia juga menyebut terdapat dua dokumen yang menjadi dasar argumentasinya, yakni akta nikah tahun 2015 dan register pas kapal tahun 2017.

“Dengan dua alat bukti itu, bagi saya sudah cukup untuk mengkualifikasikan perkara tersebut sebagai harta bersama. Saya cukup melihat apa yang didalilkan terlapor. Sebab, dalil tanpa bukti itu hambar,” ujar Sulaisi.

Pandangan hukum kuasa hukum Sayyidah tersebut dibantah oleh Kurniadi, SH, selaku kuasa hukum H abd Kadir ( terlapor ). Ia menilai laporan tersebut mengandung persoalan dalam menentukan subjek hukum atau yang dikenal dengan istilah error in subjekto.

Menurut Kurniadi, sejak awal dirinya telah mempertanyakan dasar hukum penanganan perkara tersebut. Sebab, Ia menilai penyidik seharusnya menghentikan proses perkara, bukan justru meningkatkannya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Harusnya perkara tersebut ditutup, bukan dari lidik ke sidik. Saya menilai penyidik Polresta Sumenep yang menangani perkara ini tidak profesional dan terkesan dipaksakan,” tegasnya.

Perdebatan kemudian berkembang pada persoalan hak dan kewajiban ahli waris, terutama terkait pembagian warisan berdasarkan hukum negara maupun hukum Islam.

Kurniadi juga mempertanyakan dasar hukum pelapor dalam mengkualifikasikan pokok perkara. Menurutnya, persoalan penjualan kapal dan pembagian harta peninggalan pewaris perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa waris.

“Kalau argumentasinya hanya karena diseret oleh anak almarhum Sulaiman, kemudian anak Sulaiman yang menjual kapal milik ayahnya dengan harga di bawah besarnya utang pewaris bisa dijadikan tersangka, ya tidak bisa juga. Sebaliknya, penyelesaian sengketa ahli waris juga memiliki mekanisme tersendiri. Mestinya, tempat penyelesaian sengketa Jika terjadi perselisihan atau permohonan penetapan, diselesaikan di pengadilana agama. Itu bika saya yg berbicara tapi itu berdasarkan secara Hukum Islam ( HKI ) maupun hukum keperdataan.” ungkap Kurniadi.

Perbedaan pandangan kedua penasihat hukum tersebut menjadi perhatian peserta yang hadir. Masing-masing pihak menyampaikan argumentasi berdasarkan sudut pandang hukum yang diyakini, baik terkait status kapal sebagai harta bersama maupun persoalan kewenangan dan tanggung jawab ahli waris.

Meski berlangsung dengan perbedaan pendapat, diskusi tetap berjalan dalam suasana terbuka. Kedua penasihat hukum diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan dasar argumentasi masing-masing sekaligus menanggapi pandangan dari pihak lainnya.

Pada prinsipnya, kedua pihak berharap penyidik Polresta Sumenep dapat menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, dan proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui forum “Jangan Bocor”, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih berimbang mengenai persoalan dugaan penggelapan penjualan kapal tersebut. Kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi agar masyarakat memahami bahwa suatu perkara hukum dapat memiliki perspektif dan argumentasi berbeda.

Seluruh pihak pun diharapkan tetap menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung serta mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

The post Debat Kurniadi dan Sualisi Terkait Dugaan Penggelapan Kapal Saling Bantah appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP – Komitmen pemberantasan narkotika di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep tidak hanya diarahkan kepada masyarakat, tetapi juga dimulai dari internal lembaga.

Pesan tersebut ditegaskan Kepala BNNK Sumenep, Ferry Sandy Sitepu, S.I.K., M.H., melalui pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) dan tes urine terhadap seluruh personel, Sabtu (31/10/2026).

Pemeriksaan yang berlangsung di rumah dinas Kepala BNNK Sumenep itu menyasar 29 personel, termasuk pejabat utama, aparatur sipil negara (ASN), serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kegiatan dilaksanakan secara mendadak dengan pengawasan tim medis atau petugas yang ditunjuk. Seluruh personel diwajibkan mengikuti pemeriksaan sebagai bentuk pengawasan dan penguatan kedisiplinan di lingkungan kerja.

Berdasarkan laporan hasil kegiatan, seluruh 29 personel yang menjalani tes urine dinyatakan negatif dari indikasi penyalahgunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang.

Hasil tersebut menjadi salah satu indikator pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan BNNK Sumenep. Namun, bagi pimpinan lembaga tersebut, menjaga integritas tidak cukup hanya melalui hasil pemeriksaan sesaat.

Ferry Sandy Sitepu menekankan bahwa personel BNN harus mampu menunjukkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemberantasan narkoba juga berkaitan erat dengan perilaku dan integritas aparatur yang menjalankan tugas.

Ia menempatkan prinsip clean from inside sebagai landasan penting dalam membangun institusi yang berintegritas. Sebelum mengajak masyarakat menjauhi narkoba, seluruh personel harus terlebih dahulu memastikan dirinya tidak terlibat dalam penyalahgunaan barang terlarang tersebut.

Dalam arahannya, Ferry juga memberikan penegasan mengenai konsekuensi bagi anggota yang terbukti terlibat narkotika.

Menurutnya, tidak ada ruang toleransi terhadap pelanggaran tersebut. Setiap personel yang terbukti terlibat akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegasan itu menunjukkan bahwa pengawasan internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas BNN, terutama dalam menjaga kredibilitas lembaga di tengah upaya memerangi peredaran gelap narkotika.

Sidak dan tes urine tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat kedisiplinan sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan konsistensi dari seluruh unsur, termasuk aparat yang berada di garis depan pemberantasan.

BNNK Sumenep menyatakan kegiatan berlangsung tertib dan lancar. Dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan seluruh personel negatif, lembaga tersebut kembali menegaskan komitmennya membangun lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

Pengawasan internal diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan semata, tetapi terus menjadi bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab setiap personel BNNK Sumenep.

The post Perangi  Narkotika, BNNK Sumenep Lakukan Inpeksi Mendadak Bagi Personel appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP — Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-757 Kabupaten Sumenep sekaligus Hari Santri Nasional 2026, Pemerintah Kabupaten Sumenep menggelar ikhtiar spiritual bersama berupa pembacaan Surat Al-Waqi’ah sebanyak 111.111 kali.

Kegiatan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh jajaran pemerintahan mulai tanggal 22 hingga 30 Oktober 2026.

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk berpartisipasi aktif dengan penuh keikhlasan.

“Semoga kebersamaan dalam doa ini semakin memperkuat persatuan, meningkatkan semangat pengabdian, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Sumenep,” ujar Bupati di Kantor Bupati, Selasa (20/10/2026).

Sesuai surat edaran, pembagian jumlah bacaan diatur sebagai berikut:

– *Badan, Dinas, dan Kecamatan:* 30 kali
– *Bagian di lingkungan Setda:* 10 kali
– *UPT Dinas Pendidikan & Dinas Kesehatan:* 20 kali
– *Pemerintah Desa:* Diimbau ikut berpartisipasi melalui arahan Camat

Setiap OPD diminta melaporkan hasil kegiatan beserta dokumentasi kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Menurut Bupati, ikhtiar ini bukan sekadar seremonial peringatan hari jadi, melainkan ungkapan rasa syukur dan doa bersama agar Kabupaten Sumenep senantiasa diberkahi, diberikan kemudahan dalam pembangunan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

“Pembacaan Surat Al-Waqi’ah ini diharapkan memperkuat semangat spiritual dan kebersamaan seluruh elemen pemerintahan dalam mengabdi kepada masyarakat,” pungkasnya.

The post Sambut Hari Jadi ke-757 dan Hari Santri 2026, Pemkab Sumenep Gelar Pembacaan Al-Waqi’ah appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat sektor tembakau sekaligus melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha.

Penyusunan regulasi tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah akademik yang digelar di Ruang Rapat Asory Hermani, Gedung Campaka, UNIBA Madura, Selasa (13/10/2026).

FGD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari akademisi, perangkat daerah, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pengusaha rokok, hingga perwakilan masyarakat.

Bupati Achmad Fauzi menegaskan, penyusunan Raperda harus didukung kajian akademik yang matang agar aturan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil pertembakauan di Sumenep.

“Penyusunan Raperda ini harus dilakukan secara cermat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Bupati Fauzi di sela kegiatan.

Menurutnya, kebijakan pengembangan tembakau tidak boleh hanya dari sisi pemerintah, tetapi harus memperhatikan aspirasi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha yang terlibat langsung.

“Kami ingin kebijakan ini mempertimbangkan kondisi petani, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, berbagai masukan dihimpun untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan, mulai dari persoalan harga, tata niaga, kemitraan, hingga perlindungan petani. Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik sebagai dasar utama penyusunan Raperda.

“Masukan petani, pengusaha, akademisi, dan masyarakat penting untuk memperkuat kajian regulasi ini,” ungkapnya.

Pemkab Sumenep berharap, Raperda ini nantinya mampu menjadi landasan kebijakan yang terarah, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan sektor tembakau sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.

The post Pemkab Sumenep Susun Raperda Pengembangan dan Pelindungan Pertembakauan appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP – Kecamatan Pasongsongan berhasil menjuarai AF Sport U-17 Football Championship 2026 setelah mengalahkan Kecamatan Kota Sumenep dengan skor telak 4-1 pada partai final di Stadion Ahmad Yani, Sumenep, Kamis (29/10/2026).

Pada laga final tersebut, kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Pasongsongan tampil lebih efektif dan agresif dengan menambah tiga gol sekaligus hingga memastikan gelar juara.

Keberhasilan Pasongsongan mendapat apresiasi langsung dari Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo.

Menurutnya, kompetisi sepak bola usia muda bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengembangkan bakat, membentuk karakter, dan menanamkan nilai kedisiplinan, sportivitas, kerja sama, serta semangat pantang menyerah.

“Saya sangat mengapresiasi perjuangan para pemain muda yang telah menunjukkan kemampuan terbaik sepanjang kompetisi. Semangat, keberanian, dan sportivitas yang ditunjukkan menjadi modal penting untuk meraih kesuksesan di masa depan,” ujar Bupati Fauzi.

Selain menetapkan Pasongsongan sebagai juara, turnamen ini juga memberikan penghargaan individu. Nur Kholis dari Kecamatan Pasongsongan meraih gelar pencetak gol terbanyak, sementara Rama Irgi dinobatkan sebagai pemain terbaik. Kecamatan Arjasa berhasil menempati posisi ketiga.

Bupati Fauzi menyerahkan langsung piala kepada para pemenang. Penyerahan disaksikan Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep.

Fauzi menegaskan, kompetisi antarkecamatan menjadi wadah untuk mencari dan memantau bakat sepak bola dari berbagai wilayah. Dengan pembinaan yang terencana dan berkelanjutan, pemain muda diharapkan memiliki kemampuan teknik, mental bertanding, dan kedisiplinan yang baik, serta berpeluang memperkuat Perssu Sumenep di masa depan.

“Kompetisi usia muda ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan pemain yang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Sumenep memiliki potensi besar dan anak-anak kita mempunyai semangat luar biasa. Dengan dukungan dan pembinaan yang tepat, saya yakin mereka dapat meraih prestasi yang membanggakan,” pungkasnya.

“Kompetisi usia muda adalah sarana penting untuk mengembangkan bakat dan membangun karakter generasi muda yang tangguh, jujur dan pantang menyerah.”tambahnya.

The post Pasongsongan Juara AF Sport U-17 Championship 2026, Bupati Fauzi: Ajang Penting Cetak Bakat Muda appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP – Di tengah derasnya perang argumentasi hukum di medsos, Kurniadi, S.H mendampingi H Abd Kadir dalam kapasitasnya sebagai terlapor guna memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan kapal milik Almarhum Sulaiman yang sudah masuk penyidikan di Polresta Sumenep. Kamis (29/10/2026)

Pemeriksaan ini merupakan agenda kedua Kurniadi, dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penasehat hukum terlapor. Ia memastikan bahwa dirinya akan terus mengawal proses hukum kliennya, agar proses hukum berjalan objektif dan transparan berdasarkan fakta hukum.

Namun, di hari yang sama, Ia telah mendampingi dua laporan polisi baru dari Ayub, anak sulung dan Zainuddin keluarga almarhum Sulaiman. Pelaporan keduanya, menjadi babak baru dalam mengungkap kebenaran dari pokok persoalan yang dilaporkan oleh Sayyidah sebagai pelapor atas diri terlapor H. Abd Kadir.

Dalam percakapannya dengan sejumlah media, Kurniadi, SH menyatakan bahwa dua laporan polisi yang kini telah masuk ke penyidik satreskrim unit Pidek Polresta Sumenep akan membuka kebenaran secara terbuka dan objektif.

” Siapa sebenarnya yang menjadi aktor dibalik Sayyidah akan terungkap dengan dua laporan baru yang disertai bukti-bukti lengkap,” tegas Kurniadi kepada sejumlah media.

Ia meminta penyidik Satreskrim Polresta Sumenep lebih profesional dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan keterangan, bukti dan saksi. Profesionalitas penegak hukum menjadi tuntutan yang bersifat wajib untuk memberikan kepastian hukum secara adil.

” Tanpa menjunjung nilai-nilai yang berkeadilan sosial, niscaya penegakan hukum di wilayah hukum Polresta Sumenep dapat dipercaya oleh masyarakat, ” tegasnya.

Ia berharap penanganan dua pelaporan baru, segera ditindaklanjuti lebih cepat dari ekspektasi keluarga dan masyarakat. Penanganan perkara yang cepat akan memulihkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum Polresta Sumenep.

Sementara, Kuasa Hukum Sayyidah, Sulaisi Abdurrazag mempersilahkan kliennya dilaporkan. Hal itu disampaikannya kepada tim media saat dikonfirmasi.

” Silahkan saja ” Jawab dengan singkat. Kamis (29/10/2026)

Di sisi lain, memastikan adanya dua laporan dari pihak kuasa hukum terlapor, Kurniadi, SH, media ini belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Polresta Sumenep. Untuk itu, media Detikpost memberikan ruang hak jawab untuk mengklarifikasi kebenaran dua laporan yang dihembuskan pihak terlapor dalam dugaan kasus penggelapan kapal. (@red).

The post Kurniadi, SH Dampingi H Kadir Penuhi Panggilan Polresta Sumenep Guna Pemeriksaan Dugaan Penggelapan Kapal appeared first on Relasipublik.com.

Zainuddin, Melalui Kuasa Hukumnya, Kurniadi, S.H menyampaikan bahwa Inisial M diduga merekayasa dirinya menandatangani surat pernyataan yang isinya seolah-olah menyatakan bahwa H Kadir yang telah menjual kapal milik Almarhum Sulayman.

“Saya tidak pernah tahu, tidak pernah membaca isi surat itu. Saat itu, Saya dipanggil inisial M untuk datang ke kantornya dan menandatangani surat yang tidak tahu isinya. begitu sadar, setelah ditegur anak saya yang
ternyata inisial M membuat surat pernyataan itu isinya menyatakan bahwa yang menjual kapal adalah H Kadir. Setelah saya tahu isi surat pernyataan itu lalu saya sobek.” jelasnya.

Menurut Kurniadi, Kuasa Hukum Zainuddin, Kejanggalan lain dalam surat tersebut terdapat nama pihak-pihak lain yang pada saat kejadian sebenarnya tidak ada di lokasi. Maka, surat tersebut diduga kuat memenuhi kualifikasi sebagai surat palsu yang merugikan korban.

Jadi, Kedatangannya Kepolresta Sumenep untuk melaporkan inisial M yang dirasa telah merugikannya, sehingga Polresta Sumenep juga dapat mempercepat proses laporan tersebut.

Kata Kurniadi, Kedatangannya ke Polresta Sumenep ini dalam rangka meminta dan menuntut persamaan hak kliennya yang berkeadilan di hadapan Hukum. Maka dari itu, pelapor meminta agar kepolisian menerapkan asas persamaan di hadapan hukum.

“Harapan kami, berikan kesempatan dan hak yang sama bagi para pelapor untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan pilih-pilih. Kalau kasus Pak Haji Kadir cepat diproses, kami juga menuntut perkara yang kami laporkan diproses dengan cepat.”Ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, Media ini belum melakukan konfirmasi atau klarifikasi terhadap inisial M. Namun, Media ini terus memberikan ruang terhadap pihak yang disebut diatas.(@Noung daeng )

The post Kurniadi, S.H Dampingi Zainuddin Laporkan Inisial M Ke Polresta Sumenep Atas Dugaan Pemalsuan Surat appeared first on Relasipublik.com.

Laporan tersebut terkait pengelolaan toko yang dilakukan Sayyidah pada periode tahun 2018 – 2019.

Menurut Ayub, pada periode tersebut Sayyidah ikut mengelola toko bahan bangunan milik almarhum. Namun setelah toko tidak beroperasi, uang hasil penjualan dan stok barang tidak jelas keberadaannya.

Padahal, Almarhum sulayman mengambil barang barang tersebut cas tempo yang tentunya setelah barang sudah habis maka harus dibayar lunas.

“Awalnya tahun 2018-2019 Sayyidah ikut mengelola toko. Barang-barang kecil juga diambil. Yang saya pertanyakan, hasil penjualan toko uangnya tidak ada, barangnya tidak ada, tapi hutang toko masih ada, berarti ada yang tdak beres kan.” ujar Ayub.

Ayub menyebut, kondisi itu membuatnya harus menanggung beban hutang yang ditinggalkan almarhum (Sulayman). Dalam hal itu, Sejumlah pihak disebut menagih hutang kepadanya, termasuk kepada keluarga almarhum (Sulayman ).

” Seingat saya, sisa hutang almarhum yang harus saat ini jika ditotal sekitar Rp1,6 miliar. Itu uang hasil penjualan dan isi toko tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Malah hutangnya masih ada,” kata Ayub.

Ia merinci, hutang toko tersebut tersebar di beberapa tempat, di antaranya Toko Tiga Saudara, Toko Bahari, dan Toko Ramayana.

“Kalau di Toko Tiga Saudara kisarannya Rp800 juta sekian, di Toko Ramayana sekitar Rp339 jutaan. Total semua hutang toko dan perorangan kalau ditotal hampir Rp2,2 miliar. Belum hutang di bank sekitar Rp2,5 miliar. Kalau ditotal semua hampir Rp5 miliar,” ungkapnya.

Akibat tumpukan hutang tersebut, Ayub mengaku terpaksa menjual beberapa aset peninggalan almarhum untuk menutupi hutang.

“Barang sudah tidak ada, uang tidak ada, akhirnya aset seperti tanah dan lainnya dijual untuk bayar hutang. Karena banyak yang menagih, tidak ada pilihan lain,” jelasnya.

Ayub juga menanggapi terkait laporan balik dari pihak Sayyidah yang melaporkan Haji Kadir atas dugaan penggelapan kapal. Menurutnya laporan tersebut tidak berdasar.

“Soal laporan kapal itu saya rasa lucu. Kapal itu dijual untuk menutupi hutang-hutang almarhum. Bukan penggelapan, tapi untuk pelunasan kewajiban,” tegas Ayub.

Ayub menegaskan, langkah pelaporan yang ia lakukan bukan untuk memperebutkan warisan, melainkan untuk mencari kejelasan atas uang dan barang toko.

“Pesan saya satu, jangan lari dari hutang. Kalau memang mengelola, harus ada tanggung jawab dan kejelasan. Jangan hanya mau harta ayah saya tapi hutangnya juga harus dibayar.” pungkasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Sayyidah, Sulaisi Abdurrazaq, S.H. dikonfirmasi oleh media ini menyatakan silahkan saja kliennya dilaporkan.

” Silahkan saja ,” Jawabnya dengan singkat. Kamis, 29/10/2026.(@Noung daeng )

The post Terbaru, Ayub Laporkan Sayyidah Atas Dugaan Penggelapan Uang dan Barang Toko Milik Alm. Sulayman appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP – Polemik dugaan penggelapan kapal milik almarhum sulaiman makin memanas. Kali ini, Pengacara Sayyidah, Sulaisi Abdurrazaq mengaku bahwa raja hantu itu senior, rekan sejawat, sekaligus mentor. Saya tidak pernah takut, karena dia sebenarnya manusia, meski ingin terkesan hantu.

Dalam menjalankan tugas profesi, termasuk di ruang digital, saya tidak pernah menggunakan akun hantu. Karena saya berani mempertanggungjawabkan pendapat saya, tanpa muter-muter.

Kali ini, Raja Hantu tampak emosional, pukulannya tidak fokus, padahal biasanya tangguh. Saya melihat dia lemah. Olahan bahasanya campur-aduk, antara hukum, emosi, iri dan kesal.

Dalam kasus penggelapan kapal milik almarhum Sulaiman, Raja Hantu tampak maksa agar saya, sebagai Penasehat Hukum Sayyidah, mengikuti reasioning hukumnya.

Hantu menilai pendapat saya keliru dalam merumuskan isu hukum. Saya tidak mau, karena menurut saya Raja Hantu menyusun logika “sesat”, berusaha “menghalalkan” ahli waris lainnya menjual harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris.

Saya tetap yakin, perbuatan yang demikian itu penggelapan. Seharusnya Hantu menerima perbedaan. Jangan emosi dan ngawur. Sellow bro!

Seperti yang saudara lihat. Hantu memaksakan diri, bahkan dengan teknik propaganda. Cara itu tidak mempan bagi saya, karena itu ilmu yang saya serap dari dirinya sejak lama. Saya amalkan.

Dalam siaran persnya, Raja Hantu menyikapi kerja penyidikan yang telah profesional, tanggap dan cepat, seolah langkah profesional Polresta Sumenep itu kesalahan.

Hantu bahkan menganalisa kecepatan penyidik itu karena saya pengaruhi melalui ancaman opini dan unjuk rasa serta adanya pengaruh aktor FMM. Ha ha…

Jujur saja saya ngakak. Kok jadi cemen banget Raja Hantu. Kayak anak kecil. Apa karena faktor usia? Saya itu baru terima kuasa ketika perkara sudah naik sidik.

Siaran pers hantu jadi ambyar. Seharusnya edukatif, malah lebih terlihat emosional dan penuh ancaman.

Raja Hantu harus sadar bahwa tidak semua orang takut “hantu”, banyak dari audiens justru menilai “hantu” itu hiburan di layar digital.

Untuk apa hantu menarik banyak orang dalam kasus penggelapan kapal. Dia menarik Mario dan FMM. Apa korelasinya? Ngawur lagi ini.

Saya bahkan heran, ada dua akun TikTok hantu yang berusaha menguatkan pendapat-pendapat hantu dan men-down-grade saya selaku penasehat hukum Sayyidah.

Akhirnya timbul tanya. Apakah ada peran anggota DPRD Sumenep bernama Badrul Aini dalam ternak akun hantu yang menyudutkan penyidik itu? Apa kaitannya dengan FMM dan kasus penggelapan kapal? Entahlah!

Untuk kepentingan pembelaan, melalui momen ini, saya ingin sampaikan klarifikasi klien saya sebagai berikut:

“Assalamualaikum pak lawyer.

Sedikit informasi sekalian minta tolong untuk dibantu klarifikasi ke media supaya publik paham dan mengetahui aslinya seperti apa.

1. Laporan penggelapan ke Polresta terhadap H. Abd. Kadir murni dari hati saya (Sayyidah), bukan disuruh suami saya. Dari awal peristiwa itu saya ingin melaporkan tapi suami saya tidak mengizinkan dan suami saya bilang agar mencari solusi kekeluargaan atau musyawarah.

2. Saya bukan meninggalkan rumah atau meninggalkan hutang, tetapi saya benar-benar diusir dari rumah dan dikunci pintu bersama anak saya (tidak bisa masuk rumah) sehingga akhirnya saya mendobrak rumah pintu belakang untuk mengambil baju ganti.
3. Saya tidak diizinkan kembali ke Kangean oleh ipar saya yang bernama H. Saina (istri H. Abd Kadir) dengan alasan karena takut konflik dengan Makmang.

4. H. Saina datang ke rumah saya bersama ponaannya bernama Arik Cahyadi untuk mengantarkan baju-baju saya (Sayyidah) yang ada di Kangean, itupun hanya separuh dari seluruh pakaian saya.

5. Begitu saya pulang bersama anak saya, Kevin Sulaiman, mobil Mobilio tahun 2020 saya parkir/titipkan dekat pelabuhan Batuguluk, di rumah Daeng, namun tiba-tiba sorenya saya mendengar kabar, mobil saya dirampas oleh M*km*ang di rumah Daeng, lalu diover kredit/dijual ke orang Kalianget .

Apa yang mereka beritakan terkait pribadi saya dan Suami saya (Mario) itu murni tidak benar dan itu fitnah besar, karena selama ini kami selalu diam dan tidak ada solusi/jalan keluar dari awal almarhum meninggal.

Demikian pak lawyer minta tolong untuk di klarifikasi di media. Terima Kasih Pak.

Wassalamu’alaikum.

Sayyidah.

Rekan-rekan sekalian. Bukankah tidak mudah menjadi Sayyidah? Masih banyak perempuan dan anak lain yang mengalami “penderitaan” serupa.

Menanggapi hal itu, Kurniadi, atau pengacara senior yang sering dijuluki Raja Hantu angkat suara. Apa maksudnya Sulaisi menulis begitu. Ia menyarankan jangan menyerang dan melibatkan personal.

” Saran saya jangan menyerang
dan melibatkan Personal.
Anda kan paham hukum
Kalau mau berbantah-bantahan, kembalilah ke topik persoalan hukum yang kita tangani.”Ucapnya.

Kata Kurniadi, wahai sulaisi pengacara Sayyidah, berdebatlah dengan ilmu bukan dengan ego. Kemarin seseorang disebut ngawur dan sesat, hari ini muncul kalimat, “Tidak semua orang takut hantu.”

Lantas, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan? Biarlah publik menilai dengan akal sehat.

Saran saya sederhana:

Jika memang merasa paling paham hukum, tunjukkan melalui argumentasi, bukan insinuasi. Jika merasa paling benar, buktikan dengan fakta, bukan serangan pribadi.

Kita ini sedang membahas persoalan hukum, bukan sedang mengikuti lomba saling menyindir. Jangan sampai substansi perkara justru tenggelam oleh ego dan sindiran yang tidak ada ujungnya.

” Ingat, orang yang kuat dalam argumentasi tidak perlu sibuk menjatuhkan pribadi lawannya. Ia cukup berdiri di atas fakta, bukti, dan dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.”ujarnya.

Media sosial katanya untuk edukasi. Maka, berikanlah pendidikan hukum kepada masyarakat, bukan tontonan permusuhan antarpersonal.

Kalau ingin beradu pendapat, mari kembali ke pokok persoalan. Buka fakta, uji bukti, bedah aturan hukumnya, lalu biarkan publik menilai siapa yang argumentasinya paling masuk akal.

Sebab, dalam perdebatan hukum, yang seharusnya diuji adalah argumentasinya, bukan harga diri orangnya.

” Salam akal sehat. Jangan sampai terlalu sibuk membicarakan lawan, sampai lupa membuktikan kebenaran pendapat sendiri.” Sindirnya.(@Noung daeng ).

The post Sulaisi Sebut Tak Semua Orang Takut Hantu, Kurniadi Menyarankan Berdebatlah dengan Ilmu Bukan dengan Ego appeared first on Relasipublik.com.

SUMENEP – Kuasa hukum H Abd Kadir, Kurniadi, S.H memberikan pemahaman hukum waris terhadap masyarakat agar tidak mudah dibodohi oleh orang yang mudah menyesatkan orang lain.

Terkait hal itu, Kurniadi menyatakan jangan gampang mengklaim sesat dan menyesatkan terhadap orang lain karena itu berbahaya. Jika mudah menyesatkan seperti pengacara Sayyidah, Maka publik akan membuat katagori yang sangat membahayakan.

Sebab, Publik yang menilai bagaimana untuk memudahkan dan membuktikan siapa yang sesat atau tidak. Hal itu sebenarnya sangat sederhana. Apalagi, Mengenai waris almarhum sulaiman ada hal hal yang mendasar merumuskan masalah itu.

Namun, Pengacara pelapor (Sayyidah ) mempermasalahkan perkara dari sisi yang tak mendasar. Mestinya, Ia bertnya, Bolehkah salah satu ahli waris menjual harta waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain ? Permasalahan itu harus diurai, Jika masalahnya tidak diurai maka pengacara sayyidah tidak mencerminkan masalah yang kita hadapi saat ini.

” Mestinya Ia memahami pokok masalah hari ini adalah apakah ahli waris wajib membayar hutang apa tidak ? ini jawab dulu, apa wajib bayar ditanggung ahli waris,”tanya kurniadi saat dikonfirmasi media.

Kurniadi, pengacara yang lebih dikenal dengan julukan Raja Hantu itu justru mempertanyakan pengacara Sayyidah, bagaimana jika salah satu ahli waris tidak mau bayar hutang pemberi waris, apakah boleh ahli waris lainnya menjual tanpa persetujuan orang yang menolak ?

Dalam kitab undang undang manapun itu boleh dan bahkan wajib hukumnya. Nah, Jika orang yang menjual itu dipidanakan dengan alasan perbuatan melawan hukum itu namanya tidak berdasar hukum.

Alasannya, Penjualan itu dijalankan karena kewajiban hukum pewaris. Untuk itu, dirinya juga menyarankan agar jangan salah merumuskan persoalan hukum yang dapat menyesatkan publik.

Namun, Meski begitu, Ia tidak berani mengatakan bahwa dirinya benar atau sulaisi yang salah. Karena, dirinya sudah memasrahkan agar publik yang menilai siapa yang benar atau siapa yang sesat.

” Dalam persolan ini boleh dicek kitab hukum mana saja bahwa waris itu baru bisa dibagi setelah bersih. Tapi, apabila ada kaitan hutang maka masih belum melekat hak diwarisi. Jadi, Harus dibayarkan hutang hutang dulu karena itu ketentuan hukum waris baik yang diatur oleh hukum islam atau hukum negara.” Tegasnya.

Kata kurniadi, dirinya tidak mengerti kita sebodoh seperti ini karena freaming di media media itu rumusannya keliru apa yang dirumuskan tidak mencerminkan masalah hari ini.

Pertanyaanya, Kenapa Sayyidah kehilangan Hak Menuntut atas Kapal, yaitu dengan beberapa alasan, Berdasarkan Asas Hukum Tangan-tangan Bersih (Clear Hands ); yaitu asas hukum yang mengatakan bahwa mereka yang menuntut harus bersih terlebih dulu.
Artinya, posisi Sayyidah yang tidak melakukan kewajibannya selaku Ahli Waris.

” Saalyyidah menolak membayar hutang pewaris padahal menikmati harta benda yang diperoleh dari utang, dan bahkan
-menyandera harta peninggalan waris lainnya (berupa rumah tinggal di Desa Batu Putih). Jadi Sayyidah tergolong tangan tangannya tidak bersih artinya sama dengan tangannya kotor.” Pungkasnya.(@Noung daeng ).

The post Polemik Hak Waris Almarhum Sulaiman, Raja Hantu Berikan Edukasi Ketentuan Hukum Waris Agar Tak Tersesat appeared first on Relasipublik.com.