Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran guna memastikan perencanaan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui rapat kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Khusus II Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah. Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III bersama mitra kerja melakukan pembahasan dan penyelarasan perencanaan anggaran agar program yang disusun dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, sinkronisasi antara perencanaan program dan alokasi anggaran menjadi perhatian utama. Hal ini diperlukan agar setiap anggaran yang direncanakan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Indra Datuak Rajo Lelo mengatakan, Komisi III DPRD Sumbar juga mendorong agar penggunaan anggaran daerah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Indra Datuak Rajo Lelo.
Ia menegaskan, pembahasan bersama mitra kerja menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program dan alokasi anggaran agar lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran.
“Harapan kita, anggaran yang nantinya disepakati tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat,” tambahnya.
Melalui pembahasan bersama mitra kerja, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat terakomodasi secara proporsional sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi wujud komitmen DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsi anggaran secara optimal, sehingga RAPBD 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi juga instrumen untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
Dengan pembahasan yang terarah dan terukur, diharapkan program pembangunan yang direncanakan pada tahun anggaran 2027 dapat terlaksana secara optimal serta memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.(adv)
