Jakarta,RELASIPUBLIK– Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menegaskan pengawalan terhadap proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR tetap berlanjut meskipun Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurut Rahmat, proses yang telah berjalan di parlemen belum dapat dianggap selesai sebelum seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi.
Usulann HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu sendiri telah diterima oleh pimpinan DPR.
Bahkan, agenda rapat paripurna untuk menetapkan panitia khusus (Pansus) telah direncanakan pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Perkembangan baru terjadi sebelum agenda tersebut berlangsung. Gibran diketahui mendatangi Gedung MPR RI sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.
“Alhamdulillah, usulan hak menyatakan pendapat yang diajukan 120 orang dari delapan fraksi sudah diterima pimpinan. Akan tetapi, Wakil Presiden Gibran sekitar pukul 11.16 WIB datang ke MPR RI menyerahkan pernyataan pengunduran diri,” ujar Rahmat di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis.
Ketua Umum GEMA Keadilan itu mengatakan, setelah penyerahan surat tersebut, tindak lanjut proses pengunduran diri menjadi kewenangan MPR.
Termasuk di dalamnya mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Rahmat merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih melalui sidang paripurna.
Rahmat menyampaikan, proses pemilihan pengganti Wakil Presiden memiliki batas waktu paling lama 60 hari.
Bagi Rahmat, pengunduran diri Gibran tidak menjadi alasan bagi para anggota DPR pengusul untuk menghentikan pengawalan terhadap proses yang telah dimulai.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” tegasnya.
Rahmat menilai, keterlibatan anggota DPR bersama masyarakat dalam mengawal persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan prinsip keadilan dan konstitusi tetap berjalan.
“Kita berharap seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden dapat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga proses yang telah berlangsung di DPR menghasilkan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan,” harapnya.
