sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Pemerintah Nagari Sungai Patai, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Patai, Rabu (16/9/2026).
Forum ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027. Sejumlah usulan pembangunan dibahas dengan melibatkan pemerintah nagari, lembaga nagari, pemerintah kecamatan, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
Panitia Pelaksana, Yopi Purnama, dalam sambutannya mengatakan Musrenbang merupakan ruang untuk menghimpun sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan nagari.
Ia menegaskan, setiap usulan perlu disaring berdasarkan kebutuhan, urgensi, manfaat dan kemampuan anggaran agar hasil Musrenbang tidak berhenti sebagai daftar keinginan, tetapi melahirkan prioritas yang realistis dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Wali Nagari Pertanyakan Absennya DPRD
Wali Nagari Sungai Patai, Dedet Syukri, S.Pd., kemudian membuka Musrenbangnag secara resmi.
Dalam sambutannya, Dedet mengapresiasi kehadiran seluruh unsur yang mengikuti forum tersebut. Namun, ia juga menyampaikan kekecewaan karena anggota DPRD Tanah Datar dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang telah diundang oleh Pemerintah Nagari Sungai Patai tidak hadir dalam Musrenbangnag tersebut.
Dedet menyebut, sembilan anggota DPRD yang berasal dari Dapil IV tidak satu pun hadir. Kondisi itu, menurutnya, berbeda dengan pelaksanaan Musrenbang tahun sebelumnya yang masih dihadiri anggota DPRD Dapil IV.
“Kami sangat sedih. Dari sembilan anggota DPRD Dapil IV, tidak satu pun yang hadir setiap kami undang. Ada apa dengan nagari kami?” ujar Dedet.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedet sebagai bentuk kegelisahan pemerintah nagari atas pentingnya keterhubungan antara aspirasi masyarakat di tingkat nagari dengan lembaga legislatif daerah.
Ia pun menitipkan persoalan tersebut kepada Bupati Tanah Datar Eka Putra, S.E., M.M., agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat Sungai Patai tetap mendapat perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurut Dedet, kehadiran DPRD dalam forum Musrenbang memiliki arti strategis, terutama untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dan memahami persoalan pembangunan yang dihadapi nagari.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Musrenbang tetap harus berjalan dan menghasilkan perencanaan yang berkualitas.
“Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan. Ini momentum masyarakat menyampaikan kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat komunikasi antara nagari, pemerintah daerah dan DPRD,” katanya.
Prioritas RKP 2027 Dipadatkan
Memasuki agenda inti, Sekretaris Nagari Sungai Patai, Anggia Safitri, S.Pd., memaparkan rancangan prioritas RKP Nagari Tahun 2027.
Prioritas tersebut mencakup lima bidang utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak nagari.
Arah perencanaan difokuskan pada peningkatan pelayanan pemerintahan, kebutuhan infrastruktur dan kepentingan dasar masyarakat, penguatan kelembagaan serta pemberdayaan potensi masyarakat nagari. Sementara aspek kebencanaan dan kondisi darurat disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan nagari menghadapi kebutuhan penanganan yang bersifat mendesak.
Seluruh usulan tersebut selanjutnya dibahas untuk menentukan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, urgensi, manfaat serta kemampuan keuangan nagari.
Sinergi Tetap Jadi Kunci
Musrenbangnag turut dihadiri Kabid PMDPPKB Andri, S.IP., Camat Sungayang Abdi Hardifala, S.IP., M.Si., Wakapolsek Sungayang yang mewakili Kapolsek, Danramil, BPRN, KAN, Bundo Kanduang, serta unsur terkait lainnya.
Hasil pembahasan Musrenbangnag akan menjadi bahan penyusunan RKP Nagari Sungai Patai Tahun 2027.
Sorotan terhadap ketidakhadiran anggota DPRD Dapil IV menjadi salah satu catatan dalam forum tahun ini. Di sisi lain, jalannya Musrenbang tetap menegaskan bahwa pembangunan nagari membutuhkan sinergi seluruh unsur.
Bagi Sungai Patai, tantangannya bukan hanya menyusun daftar program, tetapi memastikan aspirasi masyarakat memiliki jalur komunikasi yang kuat hingga ke tingkat pemerintah daerah dan legislatif.
Dengan perencanaan yang terukur, komunikasi yang terbuka dan dukungan lintas sektor, hasil Musrenbang diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi benar-benar menjadi pijakan pembangunan yang dirasakan masyarakat. (d13)
