sumbar.relasipublik.com // Tanah Datar
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbangnag) Labuah, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, digelar di tengah tekanan fiskal yang kian terasa. Pemerintah Nagari Labuah mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menuntut perencanaan pembangunan yang semakin selektif dan benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
Musrenbang yang digelar di Aula Kantor Nagari Labuah, Selasa (15/9/2026), menjadi forum strategis untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari, sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan diperjuangkan pada tahun mendatang.
Wali Nagari Labuah, Wahyudi ASRI, S.Pd, saat membuka kegiatan menegaskan, penetapan program pembangunan tidak boleh lagi sekadar berdasarkan keinginan, tetapi harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat dan kemampuan keuangan nagari.
“Prioritas pembangunan harus kita tetapkan berdasarkan kebutuhan. Dengan kondisi anggaran saat ini, kita harus benar-benar selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan,” ujar Wahyudi.
Ia mengungkapkan, kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) turut memukul kemampuan keuangan Nagari Labuah.
Menurutnya, tahun ini Nagari Labuah hanya menerima anggaran sekitar Rp284 juta, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp780 juta.
Penurunan tersebut, kata Wahyudi, menjadi tantangan serius bagi pemerintah nagari dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, penurunannya cukup besar. Karena itu, program yang kita susun harus benar-benar prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi juga memaparkan alokasi anggaran Nagari Labuah tahun 2025 beserta realisasinya sebagai bentuk transparansi dan bahan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.
Menurutnya, pengalaman pelaksanaan program sebelumnya harus menjadi pijakan agar perencanaan ke depan lebih terukur, efektif dan tidak membebani kemampuan keuangan nagari.
Selain membahas arah pembangunan, Wahyudi menyampaikan bahwa pada Oktober 2026 Pemerintah Nagari Labuah akan melaksanakan proses perekrutan Wali Jorong Piliang serta Kaur Perencanaan.
Pengisian kedua posisi tersebut diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan nagari, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat dan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
Sementara itu, Camat Lima Kaum, Beni Oriza, SE, MM, dalam arahannya menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyusun usulan pembangunan.
Ia meminta seluruh unsur yang terlibat dalam Musrenbang tidak terjebak pada banyaknya daftar usulan, tetapi mampu memilah mana yang benar-benar menjadi kebutuhan dan memiliki tingkat urgensi paling tinggi.
“Yang paling penting adalah menentukan prioritas berdasarkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai semua keinginan dimasukkan, sementara kemampuan anggaran kita terbatas,” kata Beni.
Beni menyebut Nagari Labuah merupakan nagari ketiga di Kecamatan Lima Kaum yang melaksanakan Musrenbang untuk penyusunan RKP Nagari.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan dan penyusunan RKP Nagari Labuah selanjutnya akan dibawa ke tingkat kecamatan untuk menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan secara berjenjang.
“Setelah dari nagari, hasil penyusunan RKP ini akan kita bawa ke kecamatan. Karena itu, usulan yang disepakati harus benar-benar sudah melalui pembahasan dan memiliki skala prioritas yang jelas,” ujarnya.
Musrenbang tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Nagari Labuah bersama Badan Permusyawaratan Nagari, perangkat nagari, tokoh masyarakat, unsur kelembagaan dan masyarakat untuk menyatukan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Di tengah menyusutnya ruang fiskal, Musrenbang tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan. Forum tersebut menjadi titik penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran nagari diarahkan pada program yang paling mendesak, paling dibutuhkan, dan paling besar manfaatnya bagi masyarakat. (d13)
