PADANG, RELASIPUBLIK – Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Perhatian tersebut ditindaklanjuti melalui audiensi dan peninjauan langsung sejumlah kawasan terdampak banjir bersama Wali Kota Padang Fadly Amran, Selasa (11/8/2026).
Audiensi berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Hadir Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang beserta anggota tim, unsur Forkopimda Kota Padang, sejumlah pimpinan OPD terkait, serta pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Usai audiensi, tim Satgas PRR bersama Wali Kota Padang meninjau sejumlah lokasi yang mengalami dampak cukup parah akibat banjir. Peninjauan dilakukan di Lapau Munggu RT 01 dan RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji.
Tim kemudian bergerak ke kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan kawasan yang turut terdampak.
Fadly Amran mengatakan, banjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026 menjadi kejadian kedua setelah bencana hidrometeorologi melanda Kota Padang pada November 2025.
Menurutnya, kejadian berulang tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah titik rawan yang membutuhkan penanganan secara lebih komprehensif, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
Karena itu, Pemko Padang mendorong agar dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) diperbarui sehingga dapat mengakomodasi seluruh kawasan serta kebutuhan penanganan dampak banjir terbaru.
“Total kebutuhan penanganan banjir Kota Padang dalam dokumen R3P mencapai sekitar Rp955,771 miliar,” kata Fadly.
Usulan tersebut antara lain mencakup pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase di kawasan By Pass depan Kantor Wali Kota Padang, perbaikan saluran crossing di depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
Selain pembangunan fisik, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, hingga penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly.
Ia berharap seluruh usulan tersebut dapat mendapat dukungan pemerintah pusat sehingga penanganan banjir di Kota Padang dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Tim Monev Satgas PRR Pascabencana Alam Wilayah Sumatera Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang menilai langkah Pemko Padang dalam menangani dampak bencana telah berjalan cepat, baik pada tahap penanganan darurat maupun proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun, ia menilai banjir yang kembali terjadi pada 3 Agustus menunjukkan perlunya pembahasan lebih mendalam mengenai pola penanganan bencana di Kota Padang.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ujar Yopie.
Ia mengatakan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan akan menjadi bahan bagi Satgas PRR untuk melakukan evaluasi serta menyampaikan berbagai kebutuhan penanganan kepada pemerintah pusat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” katanya.
Dengan adanya evaluasi langsung tersebut, Pemko Padang berharap penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan kerusakan, tetapi juga diarahkan pada penguatan sistem pengendalian banjir dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berulang di masa mendatang.
