Sumenep – Program mudik gratis yang dibiayai dari APBN sejatinya merupakan wujud nyata kepedulian negara kepada rakyatnya. Program ini dirancang agar masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dapat pulang kampung dengan aman dan tanpa harus memikirkan biaya transportasi. Progaram Ini adalah amanah negara yang bersumber dari uang rakyat, yang semestinya dikelola dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Namun, Kenyataan di lapangan justru menghadirkan pemandangan yang sangat memprihatinkan dan menyayat rasa keadilan.
Pada Sabtu, 14 Maret 2026, di Pelabuhan Kalianget, ditemukan adanya dugaan penjualan tiket mudik gratis untuk kapal Express Bahari tujuan Pulau Kangean. Tiket yang seharusnya diberikan secara gratis kepada masyarakat justru diperjualbelikan secara terang-terangan dengan harga sekitar Rp150 ribu per tiket.
Yang lebih mencengangkan, praktik tersebut terjadi di siang bolong, hanya sekitar lima meter dari pos penjagaan keamanan pelabuhan. Sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat. Di tempat yang seharusnya menjadi pusat pengawasan, justru terjadi praktik yang diduga merampas hak masyarakat kecil.
Lebih memprihatinkan lagi, para pelaku tampak dengan leluasa membuka aplikasi pembelian tiket dan melayani transaksi kepada masyarakat yang datang. Pemandangan ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin tiket mudik gratis dapat diperjualbelikan dengan begitu mudah? Apakah ada celah dalam sistem? Ataukah ada pihak-pihak tertentu yang bermain di balik layar?
” Ironisnya, Peristiwa ini sempat dilaporkan kepada aparat kepolisian yang berada di lokasi.Tapi, pada awalnya tidak segera mendapatkan respons yang tegas. Setelah dilakukan desakan, barulah petugas mendatangi lokasi tersebut. Sayangnya, saat petugas tiba, pelaku sudah lebih dahulu melarikan diri,” Ungkap H. Safiudin
Ketua Komunitas Warga Kepulauan (KWK) pada awak media ini.
Menurut H Piu, Sapaan akrab Ketua KWK, Meski demikian, beberapa bukti berupa foto dan video telah berhasil didokumentasikan sebagai bahan laporan dan pengungkapan lebih lanjut.
Sebab, Kejadian ini bukan sekadar persoalan kecil akan tetapi menyangkut moralitas pengelolaan program negara. Apalagi, Dana yang digunakan untuk mudik gratis itu berasal dari APBN, yaitu uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan sumber-sumber negara lainnya.
Jika praktik percaloan seperti ini terus dibiarkan, maka program yang seharusnya membantu masyarakat kecil justru berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum, otoritas pelabuhan, serta pihak operator kapal tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Harus ada penyelidikan yang serius dan transparan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya oknum yang memanfaatkan sistem atau aplikasi tiket untuk kepentingan pribadi.
” Jangan sampai program yang mulia ini ternoda oleh praktik-praktik yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Mudik gratis adalah amanah negara dan hak masyarakat, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan oleh para calo.
“Jika praktik seperti ini terus terjadi dari tahun ke tahun, maka kepercayaan masyarakat terhadap program-program negara akan semakin terkikis,” Tegasnya.
” Sudah saatnya semua pihak bertindak tegas, agar uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat, bukan jatuh ke tangan mereka yang memanfaatkan kesempatan di tengah kelemahan sistem pengawasan,”Imbuhnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Awak media akan berupaya melakukan konfirmasi kepada Instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan tata ruang permukiman, perumahan rakyat, serta sarana transportasi darat dan laut Kabupaten Sumenep terkait adanya praktik pencaloan tiket di Pelabuhan Kalianget.( @Noung daeng )
