JAKARTA,RELASIPUBLIK– Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berkaitan dengan kearifan lokal, terutama di Sumatra Barat, menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh menilai langkah Nusron sebagai sebuah terobosan yang aktif dan tepat. Ia mengapresiasi penyajian data yang jelas sehingga dapat menjawab berbagai pertanyaan publik.
“Kita banyak apresiasi ini kepada Pak Menteri, luar biasa. Sudah menyuguhkan data dengan gamblang, jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, terutama yang tengah menjadi perbincangan oleh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam pencapaian target tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa terdapat 126 juta bidang PTSL yang menjadi sasaran sertifikasi tahun ini, sehingga membutuhkan kerja keras bersama.
“Ada 126 juta bidang PTSL yang menjadi target kita (tahun 2025) untuk disertifikatkan, dan ini menjadi kerja keras kita bersama, sesuai juga dengan Asta Cita pak Prabowo,” jelasnya.
Namun, Rahmat juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL, kearifan lokal di beberapa daerah, termasuk Tanah Ulayat di Sumatra Barat, harus menjadi pertimbangan khusus. “Keunikan sendiri terkait kearifan lokal, ninik mamak, dan tanah ulayat harus menjadi pertimbangan tersendiri,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan pendekatan berbeda kepada masyarakat, mengingat karakteristik kearifan lokal yang ada. “Pendekatannya yang bisa kita lakukan bersama (ini sangat penting) mengingat adanya kearifan lokal yang tak bisa kita pinggirkan,” tambahnya.
Rahmat berharap pendekatan ini tidak hanya menciptakan kesadaran aktif di kalangan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata terhadap status lahan yang berbasis kearifan lokal.
“Dengan demikian, program kita ini bakal membawa efek positif terhadap status lahan masyarakat dengan kearifan lokal, seperti yang ada di Sumatera Barat,” harapnya.(ikh)
