JATIM, RELASI PUBLIK – Dugaan pemotongan dana kapitasi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sejumlah saksi juga menyebut bahwa pemotongan dana itu lebih besar pada masa mantan Kepala Dinas Sumenep
Hal itu tentunya semakin menjadi sorotan, karena pemotongan persentase selain lebih besar juga bervariasi. Jadi, Modusnya hampir sama dengan yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, Indikasi pemotongan yang diduga dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri dengan modus yang digunakan adalah penguasaan buku rekening oleh bendahara puskesmas dan koordinasi KTP tenaga medis saat pencairan dana di bank swasta BPRS.
Dalam hal itu, Sejumlah tenaga medis merasa dirugikan sehingga mulai berani mengungkap praktik ini. Jadi, Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemotongan dana kapitasi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ada yang menyatakan praktik ini terjadi sejak 2015, sementara sumber lain menyebut sejak 2018, yaitu saat Agus Mulyono masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sumenep.
Saat dikonfirmasi terkait dugaan ini, Agus Mulyono hingga kini belum memberikan tanggapan. Namun, dugaan pemotongan dana kapitasi disebut masih berlangsung hingga saat ini, di bawah kepemimpinan Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Drg. Ellya Fardasah, M.Kes.
Salah satu modus yang digunakan adalah pencairan dana kapitasi secara utuh ke rekening tenaga medis setiap tiga bulan, lalu dana tersebut ditransfer kembali ke rekening lain yang diduga dikuasai oleh koordinator di masing-masing puskesmas.
Di Puskesmas Batu Putih, misalnya, dugaan pemotongan mencapai 25 persen seperti yang diungkapkan dr. D. Sementara itu, di Puskesmas Dasuk, pemotongan disebut mencapai 20 persen menurut dr. N. “25 persen, kenapa?” ujar dr. D ketika dikonfirmasi.
Hal serupa disampaikan oleh dr. V yang menyebutkan bahwa pemotongan di puskesmas lain sebelumnya mencapai 23 persen.
“ Kemarin kalau nggak salah 23 persen, tapi yang sekarang nggak tahu,”ungkapnya.
Dugaan penyelewengan ini kini sedang ditelusuri lebih dalam, terutama terkait aliran dana yang dipotong. Bukti baru menunjukkan adanya indikasi gratifikasi, di mana dana kapitasi yang sudah masuk ke rekening tenaga medis kembali dikirim ke rekening lain.
Ketika dimintai tanggapan terkait dugaan gratifikasi ini, Kadinkes P2KB Sumenep, Drg. Ellya Fardasah, menyatakan bahwa ia sudah memberikan penjelasan dalam wawancara sebelumnya. “Gratifikasi apa ya, Mas?” ujarnya saat dikonfirmasi ulang.
Meski dugaan ini dibantah oleh pihak Dinkes, bukti-bukti yang terus bermunculan semakin memperkuat indikasi adanya penyelewengan. Kasus ini kini menjadi perhatian dan diharapkan segera diusut tuntas oleh pihak berwenang.
Masyarakat dan tenaga medis berharap agar praktik pemotongan dana kapitasi ini tidak lagi terjadi, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu.
( Noung daeng )
